FISIP Unwahas Jalin Kerja Sama dengan UT dan Unperba

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang berhasil mengadakan Seminar Nasional Politik dan Hubungan Internasional (Senaspolhi) ke-6 pada Senin (27/8/2024).

Dekan FISIP Unwahas, Agus Riyanto, menjelaskan bahwa seminar dengan tema "Meneropong Masa Depan Demokrasi Indonesia" ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-24 FISIP dan Unwahas.

Acara yang berlangsung di Theater Room Fakultas Kedokteran, Kampus 2 Unwahas Gunungpati Semarang ini turut dihadiri secara daring oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo, yang akrab disapa 'Bamsoet', membahas mengenai empat pilar Pancasila dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Seminar ini dibuka oleh Rektor Unwahas, Mudzakir Ali, dan menghadirkan empat pembicara utama, yaitu anggota DPD RI Abdul Kholik, Anggota DPR RI dari Partai Golkar Mujib Rohmad, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Wijayanto, dan dosen FISIP Unwahas Joko J. Prihatmoko. Seminar ini dimoderatori oleh Wakil Dekan FISIP, Anna Yulia Hartati. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI, Hentoro Cahyono, juga hadir dalam kesempatan ini.

Di sela-sela seminar, dilakukan penandatanganan kerja sama antara FISIP Unwahas dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba).

Rektor Unwahas, Mudzakir Ali, mengungkapkan pandangannya mengenai politik di Indonesia dengan mengutip kalimat, "siyasatul ummah mabniyyatun 'ala aqidatiha," yang berarti politik suatu bangsa dibangun di atas aqidah atau ideologinya. Menurutnya, politik di Indonesia akan berjalan dengan baik jika berpedoman pada Pancasila, yang merupakan ideologi bangsa yang sudah lama mengakar. "Sebaliknya, jika politik tidak sejalan dengan Pancasila, maka kondisi politik Indonesia tidak akan baik," tambahnya.

Sorotan Dinasti Politik dan Demokrasi

Dosen FISIP Unwahas, Joko J. Prihatmoko, dalam kesempatan tersebut menyoroti maraknya praktik dinasti politik di Indonesia. Menurutnya, dinasti politik merupakan dampak dari warisan feodalisme yang masih kuat di masyarakat. "Feodalisme tidak hanya terkait penguasaan sumber ekonomi, tetapi juga pembentukan jejaring loyalitas di masyarakat dengan melibatkan para tokoh informal yang memiliki massa besar untuk mendukung kekuasaan baru dan kekuasaan keluarga," ungkap Joko.

Joko menjelaskan bahwa mutualisme ini dibangun atas mekanisme pertukaran kepentingan, di mana tokoh informal mendapatkan akses terhadap pembuatan kebijakan publik, sementara keluarga penguasa bisa mengikat loyalitas pemilih melalui pengaruh tokoh informal seperti raja, kiai, atau bos. Pada kondisi ekstrem, hal ini dapat melemahkan kekuatan negara karena kontrol politik yang didominasi oleh klan.

Wijayanto, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, menambahkan bahwa dalam struktur kekuasaan yang cenderung oligarkis, Pemilu 2024 berpotensi hanya menjadi ajang pergantian kekuasaan di antara elite oligarki, yang mengabaikan demokrasi dan kepentingan warga negara. "Dengan demikian, pemilu hanya menjadi ritual tanpa makna bagi upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia," tegasnya.