PSI Akhirnya Buka Suara soal Keberadaan Kaesang Pangarep

Dari situ juga akhirnya beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, Kaesang dan istrinya juga disorot atas dugaan pembelian sejumlah tas mewah, seperti Dior, Louis Vuitton, dan Hermes, yang dibawa dari luar negeri tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai.

Atas sorotan ini, KPK pun berencana meminta klarifikasi Kaesang. 

Terbaru, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan akan segera menjadwalkan panggilan klarifikasi terhadap Kaesang Pangarep soal dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

"(Klarifikasi Kaesang) lagi dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa kemarin.

Nawawi memastikan tidak akan ada perlakuan khusus yang diberikan KPK terhadap Kaesang.

Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa KPK dapat mengusut dugaan gratifikasi tersebut meski Kaesang bukanlah penyelenggara negara.

Sebab, Kaesang merupakan sanak saudara dari para penyelenggara negara.

Ia anak dari Presiden Joko Widodo, adik dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta adik ipar Wali Kota Medan Bobby Nasution.

"Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait jabatan yang barangkali oleh sanak kerabatnya," jelas Nawawi.

Harusnya Investigasi, Bukan Klarifikasi

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan, KPK bertindak konyol karena hanya meminta klarifikasi dugaan gratifikasi dari Kaesang, bukan langsung menginvestigasinya.

"KPK konyol, harusnya KPK langsung lakukan investigasi bukan kemudian akan meminta klarifikasi bukan, harusnya KPK lakukan investigasi," kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2024).

Zaenur mengatakan, KPK bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan dalam penggunaan jet pribadi Kaesang. Misalnya, jet pribadi tersebut disewa atau tidak.

Ia menyebutkan, KPK bisa meneliti hubungan pemilik jet pribadi tersebut dan usaha yang mereka miliki dengan penyelenggara negara.