Laporan Harta Kekayaan LHKPN Paramitha Widya Kusuma Calon Tunggal Bupati Brebes Didampingi Wurja

Laporan Harta Kekayaan LHKPN Paramitha Widya Kusuma Calon Tunggal Bupati Brebes Didampingi Wurja

TRIBUNJATENG.COM - Berikut rincian harta LHKPN terbaru Paramitha Widya Kusuma bakal calon bupati Brebes didampingi Wurja.

Pasangan Paramitha Widya Kusuma dan Wurja resmi mendaftar sebagai cabup dan cawabup Brebes.

Paramitha dan Wurja diusung 11 partai politik (parpol).

Yaitu partai parlemen PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN serta Demokrat, dan dua nonparlemen yaitu Perindo, dan Partai Buruh.

Hingga saat ini, Paramitha Widya Kusuma dan Wurja masih menjadi pasangan calon tunggal untuk Pilbup Brebes 2024 setelah Ady Setiawan dan Waidin setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Inilah rincian kekayaan Paramitha Widya Kusuma berdasarkan LHKPN yang dilaporkan 21 Mei 2023:

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E.

2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI

3. NHK : 549755

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.296.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1396 m2/1396 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 11480 m2/11480 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 2.696.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 330.000.000

1. MOBIL, HINO SG8JE1B-EGJ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 252.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 4.445.000.000

Sub Total Rp. 8.324.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.324.000.000

Sehingga berdasarkan perhitungan dari KPK melalui pengumuman LHKPN total harta yang dimiliki oleh Paramitha Widya Kusuma adalah sebesar Rp. 8.324.000.000.

KPK sendiri merilis pengumuman LHKPN sebagai pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  (*)