TAP MPR 33/1967 Dicabut, Prabowo akan Bertemu Megawati Sebelum Pelantikan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri direncanakan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

”Insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan (pertemuan Prabowo-Megawati),” kata Muzani usai bertemu dengan Megawati pada acara pencabutan TAP MPR nomor 33 tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Sejak tiga edisi Pilpres, yakni Pilpres 2014, 2019, dan 2024, Prabowo dan Megawati selalu berada pada posisi yang berseberangan. Padahal, pada Pilpres 2009, Megawati sempat berpasangan dengan Prabowo.

Muzani tak menjelaskan apakah pertemuan Megawati dan Prabowo nanti akan membahas mengenai kemungkinan PDIP akan bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Hanya saja, saat mengiringi Megawati berjalan menuju ke arah mobil kemarin, Muzani sempat saling rangkul dan sembari berbisik membicarakan sesuatu dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Tidak jelas apa yang sedang dibicarakan oleh Hasto dan Muzani. Mereka hanya terlihat berjalan sembari mengiringi Megawati dan Prananda Prabowo.

Hasto dan Muzani kompak tertawa lepas saat ditanya mengenai momen hangat tersebut. Namun, ia mengakui ada obrolan khusus yang dibicarakan oleh keduanya.

“Obrolan khusus,” ujar Hasto menjawab singkat. Setelah itu, Muzani pun turut memberikan salam hormat kepada Megawati sebelum kendaraannya kembali pulang. Di sana, terlihat Megawati juga memberikan lambaian tangan.

Selain dengan Hasto, Muzani juga sempat ngobrol cukup lama dengan Megawati. Namun, ia menyebut bahwa dalam pembicaraan tersebut tak ada pembahasan terkait ajakan untuk bergabung ke pemerintahan berikutnya.

“Bu Mega kan saya sudah agak lama enggak berjumpa beliau, beliau berjumpa dengan saya nanti ngingetin ‘Mas Muzani kok gemuk sekali gitu’. Jadi diminta untuk mengurangi berat badan, kemudian jaga kesehatan,” tuturnya.

Titip Salam

Muzani menyebut bahwa Megawati juga menitipkan salam hormat untuk Prabowo. Begitu pun Prabowo menitipkan salam hormat kepada Megawati melalui Muzani. Ia mengatakan pernyataan salam antara Megawati dan Prabowo merupakan tradisi yang baik antara pemimpin bangsa. Baginya, salam itu sebagai bentuk penghormatan satu sama lainnya.

“Sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam, saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik,” ujarnya.

"Salam itu adalah doa kebahagian kepada orang yang dituju, saling mendoakan saling pengharapan di antara sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi," jelasnya.

Sebelumnya pada pekan lalu Prabowo juga sempat bertemu dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) sekaligus bakal calon gubernur Jakarta 2024 dari PDIP, Pramono Anung, serta Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Prabowo, Puan, dan Pramono bahkan terlihat sempat bicara berbisik-bisik di tengah para pejabat yang hadir menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (4/9).

Pramono pun mengakui memang ada bisik-bisik antara dirinya dengan Prabowo dan Puan. Tapi dia enggan mengungkap secara gamblang isi bisikan tersebut.

"Sebenarnya saya yang menggandeng Mbak Puan karena memang Pak Prabowo kan dikerubuti banyak orang. Yang pasti ada bisik-bisik, masa diomongin," kata Pramono saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).

Pramono menyatakan komunikasi akan selalu dibuka kepada siapa saja. Hal ini juga merupakan amanah dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, yang mengusungnya untuk Pilkada Jakarta.

"Yang jelas bahwa saya ini selama ini ditugaskan baik oleh partai, baik oleh Ibu Mega, menjalin komunikasi dengan siapapun," katanya.

Tap MPRS 33/1967 Dicabut

MPR resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Hal itu dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada pihak keluarga Bung Karno pada Senin (9/9/2024).

“Menyatakan TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sudah tidak berlaku lagi,” ujar Bamsoet, Senin.

Dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, kata Bamsoet, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh PKI tidak terbukti.

“Secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan di hadapan hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum,” kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, langkah ini menjadi tindak lanjut atas TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, untuk meninjau kembali status hukum TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967. Selanjutnya, Bamsoet memastikan bahwa MPR akan mensosialisasikan pencabutan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967, sebagai upaya pemulihan nama baik Bung Karno.

“Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr. (HC) Ir. Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penyerahan surat pencabutan TAP MPR tersebut dilakukan dalam agenda silaturahmi kebangsaan antara Pimpinan MPR dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar Bung Karno, Senin (9/9/2024). Megawati hadir bersama Guruh Soekarnoputra dan Guntur Soekarnoputra dan beberapa keluarga Bung Karno lainnya. (tribun network/igm/dod/tribun jateng cetak)