Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Banyuimas

Pj Bupati Banyumas Didemo Dianggap Terlalu Pansos, Abai Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Ratusan massa Aliansi Jaringan Masyarakat Banyumas berdemo mengkritik kinerja Pj Bupati yang dianggap terlalu pansos (panjat sosial) di media sosial. 

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/Permata Putra Sejati 
Ratusan massa aliansi jaringan masyarakat Banyumas saat berdemo tuntut kinerja Pj Bupati yang dianggap terlalu pansos di media sosial dan tidak menjalankan fungsi sosialisasi politik, Kamis (12/9/2024).  

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Ratusan massa Aliansi Jaringan Masyarakat Banyumas berdemo mengkritik kinerja Pj Bupati yang dianggap terlalu pansos (panjat sosial) di media sosial. 

Massa membawa spanduk bertuliskan 'Netralitas Pj Bupati Banyumas dipertanyakan, Pj Bupati Bukan Bupati, Pj Bupati jangan berpolitik. 

Koordinator aksi massa, Bejo Wijaya mengatakan ada dua point utama yang disampaikan. 

Pertama yaitu peran bupati yang terlalu pansos di sosmed dan dianggap tidak fokus dalam memberikan pendidikan politik dan literasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada 2024.

"Pj bupati bahasanya terlalu pansos di sosmed hingga lupa peran dalam melakukan literasi pendidikan UU Pemilu dan pendidikan politik supaya partisipasi masyarakat menggeliat," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (12/9/2024). 

Menurutnya Pj Bupati, Hanung Cahyo Saputro dianggap terlalu banyak pencitraan dan tidak mengedepankan edukasi politik jelang Pilkada serentak.

PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro saat apel kesadaran Korpri sekaligus mengawali hari kerja ASN Banyumas ke-2 pasca libur hari raya, di Halaman Pendopo Si Panji Purwokerto, Rabu (17/4/2024).
PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro saat apel kesadaran Korpri sekaligus mengawali hari kerja ASN Banyumas ke-2 pasca libur hari raya, di Halaman Pendopo Si Panji Purwokerto, Rabu (17/4/2024). (Ist. Pemkab Banyumas)

"Apalagi pada 22 September 2024 akan ada penetapan calon bupati, sejauh mana sebagai Pj melakukan edukasi tentang UU No.7 tahun 2017," jelasnya.  

Pihaknya juga menuntut agar Pj Bupati segera berikan segera klarifikasi di halaman ig soal kotak kosong. 

Menurutnya Pj bupati dianggap membiarkan isu itu bergulir yang semestinya seorang Pj menghantarkan kepada pemilihan bupati yang definitif.

"Kalau ada unsur politik di dalamnya kita tidak tahu, artinya liat sendiri di Ig. 

Tapi perannya sebagai Pj dalam edukasi sangat sedikit.

Edukasi dan soialisasi belum terlaksana. Sedangkan KPU terbatas forumnya," ungkapnya. 

Saat menyampaikan hal itu, sayangnya massa tidak dapat menemui Pj Bupati karena sedang berada di Purwokerto. 

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Eko Heru Surono mengatakan dirinya menerima audiensi. 

"Berkaitan keinginan pendemo akan disampaikan ke pimpinan," ucapnya. 

Pihaknya menerima aduan tersebut dan akan menyampaikan pada Pj Bupati. (jti) 

 

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved