Dekan FK Undip: Saya Tidak Sepragmatis Itu

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Terkait pemberitaan yang melenceng yang menyebutkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) memohon Kemenkes menarik pembekuan ijin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi, Yan membantah telah mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers hari Jumat (13/9/2024). 

Menurut Yan, yang dikatakan, dia meminta Kemenkes kembali mengijinkan 84 mahasiswa PPDS Anastesi melakukan praktek belajar di RSUP Dr. Kariadi, setelah  PPDS Prodi Anestesi di RSUP Kariadi dihentikan sementara oleh Kemenkes, selama proses penyidikan kematian mahasiswi PPDS semester V dr. Aulia Risma. 

"Saya tidak sepragmatis itu. Apa yang saya katakan selalu diartikan berbeda oleh wartawan," katanya Sabtu (14/9/2024). 

Yan, menambahkan, saat mendapatkan surat pembekuan ijin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi, beberapa Minggu lalu, dia langsung tegak lurus dengan aturan itu. "Meski puluhan pasien saya mengirimkan pesan WA secara langsung, untuk tetap ditangani oleh saya. Tapi itu tidak saya lakukan karena saya sangat menghormati aturan itu, ," kata Yan.

Sebelumnya dalam temu wartawan yang mempertemukan FK Undip, RSUP Dr Kariadi dan perwakilan Komisi IX DPR RI yang membidangi Tenaga Kerja dan Kesehatan, disebutkan Dekan FK Undip  meminta maaf kepada masyarakat atas sejumlah peristiwa yang terjadi pada mahasiswa PPDS. Meski sebenarnya FK Undip juga telah memberikan sanksi kepada sejumlah pelaku perundungan, hingga di DO.

 "Karena masyarakat berharap pendidikan Spesialis yang bebas perundungan. Jadi kami meminta maaf karena  belum sesuai harapan masyarakat," kata Yan.

Permintaan maaf serupa juga dikatakan pihak RSUP Dr Kariadi sebagai rumah sakit vertikal sebagai tempat belajar mahasiswa PPDS FK Undip yang jam kerjanya sangat tinggi. 

Senada, anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengapresiasi keterbukaan FK Undip demi memberikan perbaikan dalam tata kelola mahasiswa PPDS. Sehingga menjadi role model bagi Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Vertikal di seluruh Indonesia.

Irma Suryani mengatakan, tata kelola, perekrutan, proses dan pelaksanaan (PPDS) bahkan sebuah task force akan dibentuk FK Undip dan Undip dalam rangka keterbukaan. "Jika (Fakultas) Kedokteran selama ini terlihat elitis, dengan peristiwa ini FK (Undip) mau mendengarkan dan melakukan perubahan, agar PPDS mampu menelurkan dokter yang mendahulukan kemanusiaan sebagaimana sumpah dokter," katanya. 

Dia menambahkan, peristiwa ini sekaligus membuat FK Undip tidak menghasilkan dokter yang pragmatis lagi. 

"Rejeki yang didapat berjalan searah dengan kinerja yng dilakukan, dengn demikian pola pikir pragmatis (bisa) dihilangkan," imbuhnya. 

Irma juga memuji FK Undip dan Undip yang mempunyai keberanian membuka diri. 

"Undip ini keren, karena mau membuka mata dan membuka diri. Kalau soal yang meninggal dunia, itu adalah ranah hukum. Serahkan ke proses hukum. Yang kedua, agar masalah ini clear dan tidak digoreng, makanya ada konferensi pers ini.

Bahkan Kariadi juga akan melakukan tata kelola. Termasuk beban kerja (yang tinggi). Saya juga menanyakan ke (RSUP) Kariadi dan Kemenkes, yang membuat PPDS 24 jam full bekerja. Karena mereka (RSUP) Dr Kariadi teramat sangat membutuhkan PPDS," pungkasnya. (*)