Benarkah Laju Positif Ekonomi Jateng Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat?

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan perekonomian mendekati target nasional di angka 5,1 persen lebih hingga 2024 akhir.

Berbagai upaya juga dilakukan, satu di antaranya menggandeng Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Bahkan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan pertumbuhan ekonomi akan menguatkan Jateng.

Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional di jalur yang tepat, hal tersebut akan mamacu pertumbuhan ekonomi di Jateng.

Catatan BPS, pertumbuhan ekonomi di Jateng hingga triwulan II 2024 mencapai 4,92 persen secara year-on-year (yoy).

Dari hal tersebut, apakah pertumbuhan ekonomi di Jateng dan nasional benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS populasi penduduk kelas menengah justru turun di tengah digembor-gemborkannya laju ekonomi positif.

Pada 2019 jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia di angka 57,33 juta orang, setara 21,45 persen total penduduk. 

Angka tersebut terus turun, hingga 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk pada 2024.

Menurut BPS penduduk kelas menengah menjadi penopang perekonomian secara nasional maupun di berbagai wilayah.

BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran antara 3,5 sampai 17 kali lipat dari garis kemiskinan nasional. 

Maret 2024 BPS menetapkan nilai garis kemiskinan nasional sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. 

Artinya, masyarakat Indonesia yang tergolong kelas menengah tahun ini memiliki rentang pengeluaran antara Rp 2.040.262 sampai Rp 9.909.844 per kapita per bulan.

Penurunan populasi penduduk kelas menengah berimbas pada bertambahnya penduduk miskin.

Lalu, bagaimana kondisi pendidikan miskin di Jateng yang digadang-gadang menjadi pusat perekonomian Pulau Jawa.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Jateng pada semester I 2024 tembus di angka 10,47 persen.

Angka tersebut menjadikan Jateng menempati posisi ke dua dengan persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa.

Posisi pertama dengan persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa ada di DIY dengan 10,83 persen disusul Jatim dengan 9,79 persen, Jabar 7,46, Banten 5,84 dan DKI Jakarta dengan 4,30 persen.

Kondisi tersebut membuat masyarakat berteriak lantang menyerukan nasibnya. Masyarakat menganggap menjalani hidup semakin tahun semakin berat.

"Apalagi para pekerja pabrik seperti saya, PHK massal di mana-mana. Kehidupan semakin sulit, tak sesuai dengan statmen pemerintah yang mengatakan perekonomian meningkatkan," kata Agusng Sulistyo (44) warga Kabupaten Kendal, Jumat (20/9/2024).

Agung menilai, regulasi yang dikeluarkan pemerintah tak pernah pro kepada rakyat dan semakin menghimpit masyarakat.

Hal tersebut dikatakan lantaran Agung mengalami perubahan kesejahteraan yang sangat signifikan.

"Mungkin tidak hanya saya, puluhan ribu pekerja pabrik juga mengalami. Kami cemas sewaktu-waktu di PHK. Kalau ekonomi Jateng meningkat harusnya kesejahteraan juga meningkatkan, tapi faktanya 360 persen terbalik," tegasnya.