Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU APBN 2025 Menjadi APBN, Dorong Presiden Terpilih Berlari Kencang

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- DPR RI menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang Undang. Keputusan ini diambil dalam gelaran Rapat Paripurna DPR RI ketujuh Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

"Apakah Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024). "Setuju," sahut seluruh anggota rapat yang diikuti ketuk palu oleh Lodewijk.

Pada laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, postur anggaran dalam APBN 2025 telah disesuaikan dengan berbagai program strategis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian, asumsi dasar ekonomi dalam APBN 2025 juga telah disusun semaksimal mungkin agar dapat menjawab berbagai risiko dan tantangan selama setahun ke depan.

"Badan Anggaran DPR bersama pemerintah selama tiga bulan ini telah menyelesaikan pembahasan APBN 2025. Kita telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan, agar Presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program programnya, dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaram," kata Said, dalam laporannya.

Postur APBN

Said menjabarkan postur APBN pertama era kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto yang disepakati antara DPR dan pemerintah. Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 disepakati, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dollar AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7 persen, lifting minyak bumi 605.000 barrel per hari, dan lifting gas bumi 1,005 juta barrel setara minyak per hari.

Kemudian, sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati ialah tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen, tingkat kemiskinan 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, gini rasio 0,379-0,382, Indeks Modal Manusia 0,56, nilai tukar petani 115-120, nilai tukar nelayan 105-108.

Selanjutnya, dari sisi anggaran pendapatan negara disepakati meningkat dari RAPBN 2025 menjadi Rp 2.996,87 triliun. Pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak Rp 2.189,30 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, PNBP Rp 513,63 triliun, dan hibah Rp 581,1 miliar.

Pos belanja negara juga ditetapkan naik dari RAPBN 2025 menjadi Rp 3.621,31 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, dan transfer ke daerah Rp 919,87 triliun. Untuk menutupi gap antara pendapatan dan belanja tersebut, alokasi pembiayaan yang disepakati sebesar Rp 616,18 triliun.

Pertumbuhan Ekonomi

Banggar DPR RI berharap penyusunan asumsi APBN 2025 tersebut menjadi kontribusi terakhir untuk periode 2019-2025, sambil mempersiapkan pemerintahan mendatang dan memenuhi kebutuhan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa fokus APBN 2025 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Strategi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Dalam bidang pendidikan, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan melalui renovasi sekolah, peningkatan gizi anak, dan penguatan sekolah unggulan,” ujarnya. Di sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit (rs) berkualitas dan penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi perhatian utama, termasuk upaya mengurangi angka stunting.

"Masalah kualitas gizi dan stunting harus segera diatasi agar tidak menjadi beban kolektif kita," tutur Said. Pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas, dengan program perlindungan sosial, penyediaan rumah layak huni, dan inisiatif Desa Mandiri.