Ini Update Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Fiskal Jawa Tengah Hingga Agustus 2024

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Jawa Tengah. 

"APBN telah berfungsi sebagai peredam risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,92 persen (y-on-y) pada Triwulan II 2024, dengan inflasi yang terjaga di angka 1,77 % ," ungkap Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Iman Widhiyanto, dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Pihaknya juga mencatat bahwa aktivitas ekonomi tetap stabil, ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 113,8 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 99,99.

Dalam hal kinerja fiskal, dilaporkan bahwa penerimaan APBN di Jawa Tengah mencapai Rp75,66 triliun (60,68 % ) hingga Agustus 2024.

Realisasi belanja terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp26,48 triliun (56,45 % ) serta belanja transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp49,38 triliun (71,65 % ). Pada APBD, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp73,44 triliun (65,26 % ) dan belanja daerah sebesar Rp62,77 triliun (53,78 % ).

Tercatat, ada pertumbuhan signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang meningkat sebesar Rp28,39 miliar atau 83,16 % dibandingkan tahun lalu. Namun, penerimaan PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar Rp178,53 miliar (-8,37 % ) karena penurunan pendapatan di sektor pendidikan dan riset akibat peninjauan UKT.

Pada komponen Belanja Negara, terdapat beberapa satker baru (Lapas/Rutan) yang belum beroperasi secara normal sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Belanja Barang. Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah s.d. 31 Agustus 2024 menunjukkan defisit Rp0,21 triliun. 

Sedangkan pada APBD, terdapat realisasi Pendapatan APBD sebesar Rp73,44 triliun (65,26 % ) dan realisasi belanja APBD sebesar Rp62,77 triliun (53,78 % ) sehingga terdapat surplus APBD sebesar Rp10,67 triliun dengan pembiayaan Rp1,54 triliun dan menghasilkan SILPA Rp12,2 triliun (turun -18,15 % yoy). 

Beberapa issue terkait penyaluran TKD di antaranya terdapat beberapa jenis DAU Specific Grant yang batas penyalurannya pada akhir Agustus 2024 sehingga berpengaruh terhadap tumbuhnya realisasi DAU sebesar Rp3,26 triliun (13,01 % ).

DAK Fisik tumbuh Rp240,83 M (23,75 % ) disebabkan percepatan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang akhir periode pemerintahan presiden.

Pada penyaluran Dana Desa, terdapat 5 Kabupaten yang capaian penyaluran Dana Desa telah 100 % , yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Boyolali yang berpengaruh pada tumbuhnya realisasi Dana Desa Rp1,23 triliun (21,66 % ).

"Secara keseluruhan realisasi TKD berkontribusi sebesar 65,30 % terhadap total realisasi Pendapatan Daerah," tambahnya.

Kinerja Kredit Program Pemerintah

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya, menyebutkan, peran pemerintah untuk mendorong belanja negara agar mampu meningkatkan produktivitas dilakukan melalui subsidi bunga pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan skala usaha yang lebih besar.

"Sampai dengan 31 Agustus 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp33,23 triliun (tumbuh 25,39 % , yoy) untuk 645.772 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp16,68 triliun," tambah Andy.