Petani Jateng Ngadu ke Ahmad Luthfi: Kartu Tani Bikin Ribet, Pupuk Mahal Tak Terjangkau!

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Sejumlah gagasan disampaikan Calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam pertemuannya dengan para petani di Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Senin 7 Oktober 2024.

Acara Sarasehan Petani yang digelar di area persawahan tersebut dihadiri oleh lebih dari seratus petani padi, bawang merah, dan tembakau.

Mereka mengeluhkan berbagai persoalan, mulai dari ketersediaan pupuk hingga harga jual yang sering anjlok saat panen.

Sunoto, seorang petani sekaligus Ketua RT 2 RW 3 Desa Sendang Kulon, secara tegas menyuarakan harapannya agar Kartu Tani dihapus.

Menurutnya, kartu tersebut justru menyulitkan petani dalam mendapatkan pupuk.

"Kartu Tani niku dihapus mawon Pak. Malah gawe ribet (Kartu Tani itu dihapus saja, Pak. Justru membuat susah)," ujar Sunoto, yang diikuti oleh keluhan serupa dari petani lainnya.

Sukamat, salah satu petani dari desa yang sama, mengeluhkan seringnya kehabisan pupuk di outlet resmi.

Meski pupuk tersedia, harga pupuk non-subsidi yang harus dibeli tiga kali lebih mahal dari harga pupuk bersubsidi.

"Saat panen, malah tombok. Pupuknya lebih mahal," keluh Sukamat, merujuk pada situasi di mana biaya produksi lebih besar daripada hasil yang didapatkan saat panen.

Harga anjlok saat panen juga menjadi masalah utama bagi petani. Nur Faizin, seorang petani bawang merah, berharap agar Ahmad Luthfi bisa membawa perubahan, terutama terkait stabilisasi harga jual produk pertanian.

"Petani semangat saat menanam, tapi ketika mendekati panen, kami deg-degan takut harga jatuh. Harapannya, jika Pak Luthfi jadi Gubernur, harga bisa stabil," ujar Faizin.

Ahmad Luthfi merespons keluhan para petani dengan menyampaikan berbagai program yang siap dijalankan jika ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Salah satunya adalah evaluasi terhadap Kartu Tani, yang menurutnya sudah tidak lagi relevan dalam konteks distribusi pupuk.

Ia menyoroti bahwa salah satu masalah utama Kartu Tani adalah ketidaktepatan dalam distribusi, terutama bagi petani yang menyewa lahan dan tidak memiliki akses langsung ke kartu tersebut.

"Kartu Tani mengandung masalah distribusi, seperti RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Banyak petani yang menyewa lahan kesulitan mendapatkan pupuk karena kartu dimiliki oleh pemilik tanah," jelas Luthfi.

Sebagai solusinya, ia berencana melibatkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam pendistribusian pupuk untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dan tepat sasaran.

"BUMDes akan berperan dalam distribusi sekaligus pengendalian pupuk, sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi dengan mekanisme baru yang lebih efektif," tegasnya.

Selain masalah pupuk, Luthfi menggagas program Lumbung Pangan Desa yang akan membantu petani mengatasi masalah harga yang sering anjlok saat panen.

Konsep ini terinspirasi dari kearifan lokal, yaitu praktik menyimpan hasil panen di lumbung pangan skala desa atau keluarga, sebagaimana yang dilakukan oleh petani di masa lalu.

"Brambang dan padi bisa disimpan di Lumbung Pangan Desa. Stok tersebut bisa dijual ketika harga naik, sehingga petani tidak perlu tergesa-gesa menjual hasil panen saat harga rendah," papar Luthfi.

Ia menambahkan bahwa pendirian Lumbung Pangan Desa akan menjadi kewajiban pemerintah, dengan dinas terkait memberikan pendampingan kepada para petani. BUMDes juga akan berperan aktif dalam memfasilitasi penyimpanan dan distribusi produk pertanian, sehingga petani memiliki tabungan pangan yang bisa digunakan di masa paceklik atau ketika harga pasar tidak menguntungkan.

"Dinas harus hadir mendampingi, dan BUMDes akan kembali mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas pangan di desa," tambahnya.

Program-program yang diusulkan oleh Ahmad Luthfi tersebut mendapat sambutan positif dari para petani yang hadir, khususnya dalam upaya menstabilkan harga jual hasil panen dan mempermudah akses pupuk.

Dengan partisipasi aktif BUMDes dan pemerintah daerah, diharapkan permasalahan pertanian di Jawa Tengah bisa terselesaikan secara menyeluruh, memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani di masa depan. (*)