Investasi Berkelanjutan di Papua: Mendorong Pemberdayaan Komunitas Lokal

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Investasi di Papua disebutkan telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat berperan aktif dan merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang terjadi di wilayah mereka. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro di Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menciptakan visi dan rencana aksi yang terintegrasi.

"Seperti tim sepak bola, untuk mencapai gol, setiap posisi harus memiliki tujuan yang sama," ungkapnya pada Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema '10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris', secara daring, Senin (14/10/2024).

Ia melanjutkan, investasi besar seperti pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, industri smelter tembaga, serta pengolahan tebu, diharapkan dapat beriringan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

Tanpa keterlibatan masyarakat Papua dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja, ada risiko bahwa mereka hanya akan menjadi penonton, sedangkan manfaat ekonomi akan dirasakan oleh pihak luar.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong program vokasi dan pelatihan yang mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus, serta pelatihan untuk tenaga kerja non-terampil.

Dengan sertifikasi yang tepat, masyarakat lokal dapat mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan berkontribusi dalam industri yang berkembang di daerah mereka.

Lebih jauh, Imam mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya dana yang masuk, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk transfer teknologi dan pengetahuan.

Ini dinilai menjadi penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi komunitas lokal.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian utama. Dengan mendorong pelaku usaha lokal untuk berperan dalam rantai pasok industri besar, seperti memenuhi kebutuhan jasa katering atau logistik, keuntungan ekonomi dapat dipertahankan di dalam Papua.

"Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM telah memfasilitasi kemudahan izin usaha bagi UMKM, sehingga mereka dapat naik kelas dan berkontribusi langsung dalam rantai pasok industri besar yang sedang berkembang di Papua," jelasnya.

Dengan menghadapi tantangan geografis dan sosio-ekonomi yang ada, semua pihak diharapkan dapat bersinergi dalam menciptakan infrastruktur yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas SDM lokal. 

Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas, ungkapnya, Papua tidak hanya akan menjadi tempat investasi, tetapi juga aktor kunci dalam memanfaatkan peluang untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)