Polisi Bongkar Bisnis Kartu Perdana Ilegal yang Dikendalikan Pemuda Lulusan SMK

TRIBUNJATENG.COM, DENPASAR - Seorang pemuda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ditangkap polisi.

DBS (21) mengendalikan bisnis kartu perdana ilegal yang diregistrasi menggunakan data orang lain di Kota Denpasar, Bali.

Menurut polisi, omzet dari bisnis haram ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Baca juga: Tipu Crazy Rich Makassar Gonzalo Algazali Rp4,9 Miliar, Wanita Calo Akpol Janjikan Bertemu Kapolri

Para karyawan yang terlibat dalam usaha tersebut mendapatkan gaji rata-rata antara Rp 5 juta hingga Rp 9 juta per bulan.

"Masing-masing sesuai perannya karena di sini ada yang berperan sebagai manajer, operasional, manajer pemasaran, dan operator.

Gaji paling rendah ini Rp 5 juta untuk yang baru masuk, ada yang Rp 7 juta, dan Rp 9 juta," kata Direktur Reserse Siber Polda Bali, AKBP Ranefli Dian Candra, pada Rabu (16/10/2024).

Ranefli menjelaskan bahwa DBS awalnya membuka usaha konter ponsel dan mulai memproduksi kartu perdana ilegal pada tahun 2022.

Setelah mendapatkan banyak konsumen, DBS membeli dua modem pool yang digunakan untuk memproduksi kartu perdana ilegal, dengan satu modem diperkirakan seharga Rp 5 juta.

Sejak saat itu, bisnisnya terus berkembang. DBS bahkan mengontrak dua rumah untuk memproduksi dan menjual kartu perdana ilegal tersebut, serta mempekerjakan 16 orang dengan berbagai tugas dan tanggung jawab.

 Dalam sehari, mereka dapat memproduksi sekitar 3.000 kartu perdana ilegal, yang dijual seharga Rp 5.000 per kartu.

"Satu modem pool bisa dimasukkan 16 kartu, dan itu langsung terregistrasi," tambahnya.

Ranefli juga menyatakan bahwa para konsumen biasanya menggunakan kartu perdana ilegal ini untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan aktivitas daring.

Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah kartu perdana yang dibeli dari para tersangka juga digunakan untuk melakukan penipuan online.

"Tapi patut kita duga bahwa SIM yang ilegal ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan online lainnya. Itu yang kita ungkap, begitu kita datangi orang ternyata bukan orangnya," jelasnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 12 orang tersangka, sementara enam orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).