Bahlil Ungkap Kalangan Mampu Nikmati Subsidi Energi Sekitar Rp 100 Triliun

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kementerian ESDM mengungkap penyaluran subsidi energi masih banyak yang tak tepat sasaran, bahkan banyak dinikmati masyarakat menengah atas kalangan mampu.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, potensi nilai subsidi energi yang tak sesuai peruntukannya tercatat sekitar Rp 100 triliun per tahun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun," katanya, usai menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11).

Menurut dia, pemerintah kini tengah menyiapkan skema untuk memperketat alokasi anggaran energi agar dapat sesuai dengan peruntukannya.

Bahlil menuturkan, pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan, dan dalam beberapa pekan mendatang skema yang dimaksud akan difinalisasi.

Dia menambahkan, Pemerintahan Prabowo Subianto telah melakukan rapat kerja untuk mewujudkan subsidi energi tepat sasaran. Hal itu perlu dilakukan, mengingat anggaran subsidi dari APBN nilainya tak sedikit.

Sebagai contoh, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2024 yang mencapai Rp435 triliun.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kami memang kemarin dalam ratas, Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran," jelasnya.

"Karena kita tahu, subsidi kita sekarang kan Rp 435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi, dari Rp 435 triliun itu untuk elpiji sebesar Rp 83 triliun," sambungnya.

Bahlil menyatakan, berdasarkan laporan Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, hingga Badan Pengatur Hilir Migas, setiap tahunnya potensi penyaluran subsidi yang tak tepat sasaran nilainya sangat besar.

"Sehingga diperlukan formula atau skema agar anggaran subsidi energi ini tak bengkak, alias tepat sasaran.

Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, kami sudah mulai rapat sebenarnya, sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya," paparnya.

Eks Menteri Investasi itu mengungkapkan, beberapa skema yang dimaksud, pertama yakni mengubah subsidi yang tadinya diberikan pada produk, nantinya akan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT.

Untuk opsi lain, Bahlil menyebut, pihaknya masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Ia berjanji, dalam beberapa pekan ke depan, skema atau formula tersebut akan rampung, dan tentunya diterapkan.

"Formulasinya mungkin ada beberapa. Salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran kemungkinan kami akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," tuturnya.