Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Skema Subsidi Elpiji Tak Berubah

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada perubahan skema subsidi elpiji 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Diketahui, Diketahui, skema subsidi elpiji saat ini berbasis barang atau subsidi terbuka, dengan menggunakan pendaftaran berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, satu pertimbangan pemerintah yakni elpiji melon banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk elpiji kami akan usulkan kepada presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa.

Artinya, untuk elpiji masih berlaku seperti sekarang ini, karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujarnya, dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Sementara, skema bantuan langsung tunai (BLT) semakin menguat menjadi opsi yang akan diambil pemerintah dalam upaya reformasi tata kelola subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Bahlil menuturka, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain yang terkait telah menggelar rapat perdana pada Senin (4/11), di mana telah diputuskan akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk skema subsidi BBM dan listrik tepat sasaran.

Skema BLT atau subsidi langsung kepada masyarakat pun menjadi satu opsi utama dalam perbaikan tata kelola subsidi itu. "BLT-nya salah satu opsi, dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," jelasnya.

Menurut dia, dalam beberapa waktu ke depan masih akan dilakukan sejumlah uji coba untuk menentukan formulasi yang tepat.

"Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam, karena kami harus hati-hati. Karena kami harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," tuturnya.

Selain menentukan skema yang akan diadopsi, pemerintah juga masih membahas bentuk payung hukum yang akan mengatur ketentuan soal reformasi subsidi BBM dan listrik ini.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada bapak presiden," ucap Bahlil.

Sebelumnya, usai rakortas kementerian di bidang perekonomian pada Minggu (3/11), Bahlil sempat menyebut, sebanyak Rp 100 triliun subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak atau masyarakat mampu. Nilai itu setara 20-30 persen dari total alokasi subsidi energi yang mencapai Rp 435 triliun pada 2024.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kami membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran.

Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp 435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp 83 triliun untuk subsidi elpiji," terangnya.