Agustin-Iswar Janjikan Pemerintahan Bersih dan Transparan untuk Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin, memaparkan visi dan misi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik dalam Debat Publik Pilwakot Semarang 2024, Jumat (8/11/2024).

Agustin menekankan bahwa ASN di Kota Semarang adalah sumber daya manusia (SDM) berkualitas dengan tingkat pendidikan yang baik.

Ia menyebutkan, selama 10 tahun terakhir, Kota Semarang mengalami kemajuan berkat keberanian dalam bertindak.

Paslon ini menyatakan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan.

"Indeks reformasi birokrasi, integritas nasional, reformasi hukum, dan profesionalisme ASN terus meningkat setiap tahun. Kami berkomitmen meningkatkan nilai pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dengan perencanaan sistematis," ujar Agustin.

Agustin dan Iswar juga berjanji akan memperhatikan kesejahteraan ASN non-PNS dan memperjuangkan status non-ASN menjadi PPPK.

Dalam proses penyusunan APBD, pihaknya akan melibatkan kelompok pemuda, penyandang disabilitas, guru, dan pelaku UMKM dalam musyawarah tematik seperti musrenbang perempuan dan anak.

"APBD akan kami kembalikan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Mereka perlu tahu setiap pengeluaran yang dilakukan agar transparansi tetap terjaga," tambahnya.

Agustin mengungkapkan, sistem informasi akan dioptimalkan untuk mempermudah layanan publik yang lebih tepat waktu dan bebas biaya, didukung audit rutin.

Masyarakat bisa mengakses sistem informasi ini 24 jam.

"Kami memastikan kelompok rentan yang kurang terbiasa dengan teknologi bisa tetap mengakses layanan aspirasi dan pengaduan online melalui admin, bukan mesin. Prioritas kami adalah meningkatkan fungsi sosial pada layanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan BRT," jelasnya.

Agustin juga menyebutkan pentingnya integrasi dan konektivitas dalam penanganan bencana antara OPD dan lembaga BPK.

Dia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan secara akuntabel, efisien, dan transparan, serta mendorong investasi dan pariwisata untuk memajukan UMKM.

"APBD kita naik hampir Rp 1,3 triliun, dan kami optimis semua program unggulan bisa diwujudkan," tandasnya.