Janji Paslon untuk Difabel: Vivit-Umam Beasiswa & Modal UMKM, Harno-Hanies Pelatihan & Kursi Roda

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG- Dua pasang calon peserta Pilkada Rembang 2024 memiliki strategi dan program unggulan untuk memfasilitasi para disabilitas agar mendapatkan kesempatan dan kesetaraan yang sama.

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor 1 Vivit Dinarini-Zaimul Umam fokus dengan program strategis untuk meningkatkan kemampuan disabilitas di Kabupaten Rembang agar tidak termarjinalkan.

Satu di antaranya melalui beasiswa pendidikan bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang. 

"Difabel punya hak, tentu kebijakan kita akan memfasilitasi termasuk beasiswa bagi difabel, kemudian dari fasilitas sekolahan role model sekolah inklusi tentunya ramah bagi para difabel, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama," ujar Zaimul Umam Calon Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 saat debat Pilkada, Selasa (12/11/2024).

Selain pada sektor pendidikan, Gus Umam menambahkan akan menjadikan pusat perkantoran, fasilitas kesehatan dan umum di Kabupaten Rembang ramah para disabilitas.

Baca juga: Debat Pilkada Rembang, Usung Tema Transformasi Pembangunan Daerah untuk Rembang lebih Sejahtera

Baca juga: Pilkada Rembang, Ratusan Sopir Bus Mini Cabut Dukungan dan Alihkan ke Vivit-Umam

Baca juga: Ikhtiar Menuju Kemenangan Pilkada Rembang, Tim Pemenangan Vivit-Umam Gelar Istighosah

Hal itu bertujuan agar para disabilitas merasa dilindungi.

"Kemudian kami juga akan memberikan bantuan permodalan home industri bagi teman difabel, meningkatkan UMKM ini penting. Kami berikan pelatihan dan pendampingan agar mereka punya identitas dan jatidiri agar mereka setera dan hidup normal," tutur Gus Umam.

Sementara itu, program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor 2 Harno - Hanies juga sama dengan Paslon 1 yakni mengadakan pelatihan kerja bagi para difabel untuk membangun UMKM ataupun industri rumah.

Hanya saja, Harno juga berencana menyediakan bantuan kursi roda.

"Kami membuat komitmen kuat, untuk mempekerjakan disabilitas minimal satu persen dari total karyawan," jelasnya. (Rad)