Bawaslu Solo dan Karanganyar Mulai Copoti APK Jelang Pencoblosan 27 November 2024

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Bawaslu Kota Solo dan Kabupaten Karanganyar mulai melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Serentak 2024 bertepatan dengan masa tenang.

Jajaran Bawaslu bersama instansi terkait telah menggelar apel siaga memasuki masa tenang kampanye Pilkada Serentak 2024.

Apel siaga tersebut sekaligus menandai mulai dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) mulai hari ini, Kamis (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).

Baca juga: Didukung Jokowi, Respati-Astrid Diprediksi Menang 54-57 Persen Suara di Pilkada Solo 2024

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Solo, Poppy Kusuma menyampaikan, pihaknya telah bersurat ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rangka menertibkan baliho berbayar.

Pihaknya bekerjasama dengan Satpol PP dan Bapenda untuk menertibkan seluruh baliho kampanye berbayar maksimal pada Senin (25/11/2024).

"Kami upayakan besok sudah clear semua ya, jadi saya sudah komunikasi dengan Satpol dan Bapenda karena itu kendala alat, jadi kami upayakan besok maksimal, habis atau dibersihkan, dilepas semua," katanya, Minggu (24/11/2024).

Poppy menerangkan, pihaknya akan bersurat ke KPU apabila masih ada kampanye baliho yang terpasang hingga masa kampanye berakhir.

Lanjutnya, hal tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan kepada para paslon dan tim pemenangan.

Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Karanganyar, Ikhsan Nur Isfiyanto Ikhsan mengatakan, penurunan APK dilakukan serentak di 17 kecamatan mulai hari ini.

Pihaknya berharap penertiban APK setelah memasuki masa tenang dapat selesai hari ini. Sehingga sisa waktu yang ada dapat digunakan untuk persiapan di TPS.

Dia menuturkan, ada enam tim yang diterjunkan untuk penertiban APK di tingkat kabupaten. Dari enam tim tersebut, dua tim menertibkan APK menggunakan crane.

"Besok kita patroli di tingkat kabupaten untuk menysisir yang masih tercecer," jelasnya.

Baca juga: Kader PDIP Solo Berikan Dukungan ke Paslon Respati-Astrid, Pilih Pemimpin Muda dan Berpengalaman

Terkait APK berbayar, terangnya, Bawaslu Karanganyar telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk menertibkan APK berbayar.

Sebelum dilakukan penertiban masih ada sekitar 40 persen APK berbayar yang belum diturunkan di sejumlah titik yang berada di Karanganyar Kota, Colomadu dan lainnya.

"Ini sudah berkurang jadi sekitar 10 persen. Penurunan menggunakan crane itu upaya terakhir. Seharusnya vendor menurunkan secara mandiri," ungkapnya. (Ais).