Beban Belanja Pegawai Pemkab Blora Semakin Berat, Sudah Melebihi Batas Ketentuan 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Beban belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Blora pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 nanti diperkirakan cukup berat. 

Hal itu menyusul penerimaan PPPK tahun 2024, yang mencapai 2.742 formasi.

Pasalnya, sesuai aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, batas belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, A Mahbub Djunaidi, mengatakan belanja pegawai Pemkab Blora sudah lebih dari 30 persen.

"Memang ada aturan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, nah saat ini kita sudah di angka 40 persen. Semoga kita masih mampu untuk membiayai."

"Coba nanti kita ambil solusi untuk menangani itu, tetapi kondisi ini tidak hanya kita saja, semua daerah juga seperti itu. Meskipun kita sudah melebihi, tapi kita ditargetkan 2027 harus sudah 30 persen," katanya, kepada Tribunjateng, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, menurutnya Pemkab Blora akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar belanja pegawai tidak lebih dari batas aturan.

"Salah satu kreatifnya adalah pak bupati sudah merencanakan aset-aset kita yang nganggur akan kita maksimalkan, misal disewakan dibuat kantor atau apa, kemudian kantor-kantor yang punya fasilitas umum juga akan disewakan juga. Hal itu untuk mendongkrak pendapatan daerah," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap dukungan dari masyarakat, agar Blora menjadi kabupaten yang maju ke depannya.

"Mohon doanya agar Blora lebih baik, pendapatannya tinggi, masyarakatnya sejahtera," paparnya.(Iqs)