Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Akhirnya Buka Suara Soal status Tersangka: Kami Tidak akan Menyerah

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tidak menyerah untuk menghadapi berbagai intimidasi dan telah menyiapkan risiko-risiko buruk yang mungkin terjadi.

Hal ini disampaikan Hasto merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka.

“Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” kata Hasto dalam keterangan videonya, Kamis (26/12/2024).

Ia menilai, kasus hukum yang menjeratnya ini merupakan bagian dari risiko setelah ia kerap mengkritik kekuasaan.

Hasto pun mengungkit kisah Presiden Soekarno atau Bung Karno yang dipenjara di tengah perjuangannya memerdekakan Indnesia.

Baca juga: Hasto Suruh Harun Masiku Rendam HP untuk Hilangkan Bukti, Ini Duduk Perkara Kasus Dugaan Suap 2019

“Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita,” ujar dia. Hasto lantas meminta kader-kader PDI-P agar jangan pernah takut menyuarakan kebenaran dan tetap menjaga partai terseut.

“Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah,” kata dia.

Kasus Suap

Diketahui, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Setyo mengungkapkan, Hasto dan Harun Masiku diduga memberi suap kepada Wahyu Setiawan dengan uang senilai 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 683.462.890 berdasarkan kurs 24 Desember 2024.

Suap diberikan Hasto terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024. Setyo menyebut, suap ini dimaksudkan untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI PAW Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

 "Perbuatan saudara HK bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani," kata Setyo dikutip dari Kompas TV, Rabu (25/12/2024) kemarin.

Merasa Diintimidasi

Hasto menyinggung soal penggunaan aparat penegak hukum sebagai alat intimidasi politik. Ini merupakan kali pertama Hasto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan Hasto disampaikan melalui video, Kamis (26/12/2024).

Ia menegaskan bahwa PDI-P siap menghadapi risiko demi memperjuangkan nilai demokrasi dan supremasi hukum yang berkeadilan.

“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.

Hasto mengatakan, dirinya dan partainya menghormati keputusan KPK. Sikap tersebut, sambungnya, adalah wujud ketaatan hukumnya dan para kader PDI-P.

Terlebih lagi, sebut Hasto, PDI-P adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," ucapnya.

Tiga Sosok Pengganti

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan akan meredup. Kariernya akan jatuh.

Selama hampir lima tahun kasusnya diusut oleh KPK, Hasto Kristiyanto kemudian jatuh juga dan ikut diseret dalam dugaan penyuapan Caleg Harun Masiku tersebut.

Hingga kini PDIP pun belum membicarakan sosok pengganti Sekjen PDIP yang menjabat hampir 10 tahun itu.

Namun Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menduga sosok yang menjadi pengganti Hasto haruslah bisa menjadi jembatan komunikasi antara PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ke depan kriteria sosok yang pas menjadi sekjen adalah figur yang mampu berkomunikasi dengan para pihak utamanya pemerintahan Prabowo. Sehingga jembatan komunikasi politik bisa terbentang dan berlangsung lancar," ujar Agung, Rabu (25/12/2024).

Agung menjelaskan ada tiga kandidat kuat dan pantas untuk didapuk menjadi Sekjen PDIP. Mereka merupakan tokoh-tokoh senior yang sudah lama bernaung sebagai kader PDIP. Yaitu Ahmad Basarah, Utut Adianto, dan Pramono Anung.

Diketahui Pramono Anung saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta terpilih. Pada tahun 2000 Pramono Anung berhasil menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDIP. Hingga kemudian tahun 2005, Pramono Anung naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. (kompas/tribunnews)