Masa Berlaku Non-ASN Pemerintahan Habis Akhir 2024, Nasib Sholeh Tinggal Menghitung Hari 

Sholeh juga bingung jika tidak dipekerjakan lagi di pemda setempat.

Pasalnya biaya menghidupi kedua putranya yang masih duduk di bangku SD tak murah.

Ditambah lagi kebutuhan hidup naik setiap tahunnya.

"Harus putar otak, karena istri tak bekerja. Mungkin pinjam di bank untuk usaha namun jika bank percaya. Kalau sampai nganggur yang digadaikan masa depan anak saya," terangnya.

Adapun Pemprov Jateng membuka rekrutmen CPNS untuk 2025.

Meski demikian, formasi yang dibutuhkan hanya 4.446 orang dan kebutuhan guru mendominasi dengan 2.990 orang.

Jumlah tersebut jomplang dibandingkan dengan jumlah non-ASN yang mencapai 14 ribu orang lebih.

Dijelaskan Kepala BKD Jateng, Rahmah Nur Hayati, non-ASN yang mengikuti seleksi CPNS dan lolos mendapatkan NIK penuh.

Namun bagi yang tidak lolos akan dialokasikan ke sistem Perjanjian Kerja Kaktu Tertentu (PKWT) atau paruh waktu.

Ia juga mengatakan, sampai sekarang mekanisme pekerja paruh waktu belum ada kejelasan lantaran hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu arahan dari pusat terkait pekerja paruh waktu tersebut termasuk berapa nominal gajinya nanti," terangnya saat ditemui awak media di kantornya beberapa waktu lalu.

Dilanjutkannya, BKD juga masih memetakan kebutuhan OPD untuk tenaga paruh waktu.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penumpukan tenaga kerja di setiap OPD.

Tak hanya itu, Rahmah mengatakan jarak lokasi tempat tinggal pegawai paruh waktu hingga kompetensi juga masih dipertimbangkan.

"Tujuan untuk kesejahteraan pegawai paruh waktu nantinya. Jadi tidak serta merta menempatkan dengan jarak tak masuk akal," ujarnya.