Hari Ketiga Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Berikut Catatan Komisi D DPRD Kota Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program makan bergizi gratis (MBG) mulai dilaksanakan di Kota Semarang.

Pada tiga hari pelaksanaan, DPRD Kota Semarang pun memberikan catatan. 

Di ibu kota Jawa Tengah, ada delapan sekolah yang mendapatkan program tersebut mulai PG, TK, SD, SMP, hingga SMA.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengapresiasi program yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

Baca juga: TPPU di Bisnis Hotel: Pakar Hukum Jelaskan Tantangan Pembuktian Kasus Hotel Aruss Semarang

Baca juga: Siswa SMAN 4 Semarang Ceria Sambut Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis 

Dia berujar, program tersebut bagus dalam rangka menekan kekurangan gizi.

Pada 2025, program makan bergizi gratis di Indonesia diharapkan bisa menjangkau 40 persen.

Kemudian pada 2026, menjangkau 80 persen dan pada 2029 baru bisa 100 persen.

"Konsepnya sudah bagus seperti di beberapa negara di luar negeri ada makan siang gratis, tapi memang anggaran cukup besar," tuturnya, Rabu (8/1/2025). 

Meski secara konsep sudah bagus, sebut dia, ada beberapa anak-anak yang mengeluh jika sayur masih kurang dan tidak ada susu.

Menurutnya, jika melihat anggaran yang digelontorkan untuk program ini tidak cukup jika harus menyertakan susu dalam satu porsi menu makannya.

"Saya pribadi dengan anggaran segitu kok melihat tidak sampai kalau harus pakai susu."

"Saat ini juga masih bertahap," katanya.

Baca juga: 1.733 Non ASN Pemkot Semarang Tak Lolos Seleksi PPPK, BKPP: Akan Tetap Dipekerjakan

Baca juga: Tim PKM USM Latih Siswa SMK PGRI 01 Semarang Mengenal Robotika

Dari berjalannya program makan bergizi gratis, politikus Partai Golkar ini menyebut, bisa muncul beberapa permasalahan antara lain proses distribusi, pengadaan, kualitas makanan, hingga sampah tempat makan jika menggunakan tempat sekali pakai.

“Jadi kalau lihat roadmap seperti itu maka secara bertahap Insya Allah bisa tercapai."

"Tapi masalahnya ada pada masalah pengadaan, distribusi, kualitas makanan, dan sampah harus diperhitungkan,” terangnya.