Makan Siang Gratis Segera Digulirkan di Jepara, 4 Titik Dapur Siap Beroperasi

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara sebut anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari pemerintah pusat.

Demikian yang disampaikan, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hasanuddin Hermawan kepada Tribunjateng, Rabu (8/1/2025).

Dia menjelaskan anggaran kegiatan tersebut masih dibiayai APBN secara penuh atau sharing anggaran dengan pemerintah daerah, ia masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. 

Baca juga: Aprisindo : Pengurangan Pekerja Secara Masal di Kabupaten Jepara Jika Nekat Terapkan UMSK

"Untuk anggaran (uji coba nanti) masih full di cover oleh APBN, kami masih menunggu Juknis lebih lanjut terkait keterlibatan daerah. Apakah selanjutnya sharing dibagi dengan daerah, atau bagaimana, kami masih menunggu," kata Hasanuddin.

Dia menuturkan saat ini memang sudah terdapat petunjuk teknis penyelenggaraan program MBG yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

Dalam petunjuk teknis tersebut disebutkan pemerintah pusat sudah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi pelaksana. 

BGN kemudian mendirikan atau membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas untuk menyiapkan makan bergizi gratis. 

Terdapat tiga skema yang disiapkan oleh BGN. 

Pertama, BGN menyiapkan sendiri dapur untuk menyediakan makan bergizi gratis. 

kedua, BGN bekerjasama dengan lembaga negara yang lain, seperti Kodim, Polres, Pemerintah daerah, atau BUMN. 

Ketiga, BGN bekerjasama dengan pihak swasta. 

"Di Jepara, dari informasi yang kami terima, BGN ini mendirect ke Kodim untuk dilibatkan dalam kegiatan ini. Informasinya akan mulai dilakukan uji coba di Jepara pada akhir Januari," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Kabupaten Jepara baru akan melaksanakan program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto pada akhir bulan Januari.

Diketahui program makan bergizi gratis secara serentak dilakukan pada 6 Januari 2025 kemarin, namun adapun beberapa daerah yang belum bisa melaksanakan.

Seperti di Kabupaten Jepara yang awalnya akan melaksanakan program makan bergizi gratis pada pertengah bulan Januari 2025.

Kebanyakan daerah yang belum bisa melaksanakan program tersebut lantaran belum siap menyediakan makanan yang akan distribusikan di sekolahan.

"Untuk di Jepara sesuai rencana awal sebetulnya pertengah Januari sudah mulai, tapi setelah dilakukan pengecekan kami di lapangan ada beberapa unit pelayanan SPPGnya kami belum siap," kata Dandim 0719 Jepara, Letnan Kolonel Arm, Khoirul Cahyadi saat ditemui Tribunjateng, Selasa (7/1/2025).

Dengan kesiapan yang belum matang untuk melaksanakan program makan kata Dandim, pihaknya sudah melaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari laporan tersebut bahwa pelaksanakan makan bergizi gratis di Kabupaten Jepara baru bisa dilaksanakan pada akhir Januari.

"Kami sudah melaporkan di BGN besar kemungkinan di akhir bulan baru bisa runing. Siang hari ini saya ngobrol dan panggil pengelola, besok hadir di jakarta untuk melihat bagaimana program makan bergizi gratis yang jalan di Jakarta," ucapnya.

Sebelum melaksanakan program tersebut, Dandim bersama penyedia makan bergizi gratis akan dipanggil di Jakarta untuk bisa melihat langsung program yang telah berjalan di Jakarta.

"BGN memanggil pengelola di Jepara, untuk siap melaksanakan di Januari melihat bagaimana sudah berjalan di Jakarta.Harapannya pulang dari Jakarta bisa lebih matang menyiapkan di Jepara," ungkapnya.

Dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama bisa menyukseskan program makan bergizi gratis yang pertama kali dilakukan di Indonesia.

"Tentunya kamu cukup sadar dan paham namanya program skala besar dan baru pertama kali. Jika ada kekurangan atau kelebihan mungkin bisa diperbaiki bersama-sama," ujarnya.

Dia menjelaskan, di Kabupaten Jepara sudah menyiapkan 4 titik dapur yang nantinya menyediakan makan bergizi gratis.

4 titik itu berada di Kecamatan Jepara Kota, Kalinyamat, Tahunan dan Bangsri.

Baca juga: Hari Ketiga Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Berikut Catatan Komisi D DPRD Kota Semarang

"Kalau itungan kalkulasinya satu dapur itu bisa 3000-4000 siswa, kalau siswa di Jepara ada 50 ribuan maka praktis di Setiap kecamatan satu atau dua," ujarnya.

Dengan adanya program ini, Dandim berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Harapannya semua kecamatan di Kabupaten Jepara bisa mendapatkan manfaat yang sama.Memang belum semua tapi kami lakukan ujicoba terlebih dahulu," tutupnya. (Ito)