Guru di Kabupaten Semarang Berharap Menu Makan Bergizi Gratis Enak Agar Tidak Dibuang

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Wilayah Kabupaten Semarang hingga kini belum menjadi lokasi penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

Program yang digencarkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto tersebut cukup mendapat antusiasme dari para guru dan murid, satu di antaranya di SD Negeri Jatirunggo 01, Kecamatan Pringapus.

Seorang guru di sekolahan tersebut, Hestutiningsih mengatakan bahwa pihaknya sudah menantikan kedatangan program tersebut.

Meskipun demikian, dia mengaku, sempat khawatir nantinya menu makanan gratis yang disajikan tidak sesuai dengan selera murid-murid.

“Meskipun di sini anak-anak desa, kalau dapat makanan sehat pun tetap harus yang enak karena bekalnya mereka itu enak-enak.

Percuma kalau gratis, (menu) cuma sayur dan tahu saja takutnya dibuang nanti,” kata Hestutiningsih, Rabu (8/1/2025).

Dia berharap, makanan dari program MBG tersebut bisa memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, sayur bagi para peserta didik.

Selain lauk makanan yang relatif enak, lanjutnya, penyediaan susu juga menjadi komponen penting untuk penunjang pemenuhan gizi bagi para siswa.

“Jangan diganti tahu, tempe, atau pisang,” imbuh dia.

Hestutiningsih meyakini bahwa total sebanyak 143 siswa di sana memberikan dukungan penuh terhadap program MBG tersebut.

Satu di antara siswi kelas VI di sana, Sekar Arum Jati mengungkapkan bahwa rasa makanan yang enak tetap jadi hal yang penting di samping kebutuhan gizi yang lengkap.

“Pokoknya yang enak, kalau tidak enak saya tidak mau.

Selain itu yang sehat, misalnya bayam, wortel dan lain-lain,” kata Sekar.

Sementara itu, pihak Kodim 0714/ Salatiga selaku pemegang super visi dan pemantau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga tengah menyiapkan sejumlah lahan untuk pembangunan unit pelayanan, termasuk dapur makanan.

Dandim 0714/ Salatiga, Letkol Inf Guvta Alugoro Koedoes mengatakan, pihaknya akan mengusulkan total enam titik di dua wilayah tersebut ke Kodam IV/ Diponegoro untuk diteruskan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN).