Pemkot Pekalongan Terima Sertifikat 125 Bidang Tanah, Langkah Aman dari Sengketa

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan menyerahkan 125 sertifikat bidang tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Rabu (22/1/2025).

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono, kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf menyampaikan apresiasi atas kerja sama BPN dalam menyelesaikan dokumen legalitas aset daerah.

"Sertifikasi tanah ini mendukung pembangunan dan mencegah potensi sengketa tanah di masa depan," ujar Mas Aaf.

Kepala BPKAD Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini, menambahkan bahwa tahun 2024 Pemkot Pekalongan menargetkan 250 bidang tanah untuk disertifikatkan. Namun, baru 125 bidang yang berhasil diselesaikan karena kendala kelengkapan berkas.

"Tahun ini kami akan menata ulang tanah-tanah aset Pemkot yang bisa disertifikatkan, termasuk melengkapi berkas yang belum terpenuhi," jelas Anita.

Kepala BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono, menyebutkan bahwa sertifikat yang diserahkan mencakup tanah untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan, mushola, dan interchange tol, dengan total luasan 6,5 hektar di 12 kelurahan.

"Ke depan, kami targetkan 250 bidang tanah lagi untuk disertifikatkan pada 2025, sehingga aset Pemkot lebih aman dari mafia tanah dan sengketa," ujar Joko.

Saat ini, Pemkot Pekalongan masih memiliki sekitar 900 bidang tanah yang belum bersertifikat. Sertifikasi aset ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.