Deretan Kebijakan Prabowo-Gibran hingga Ulah Para Menteri yang Disorot Aliansi Gerakan Semarang

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran disoroti mahasiswa.

Mulai makan bergizi gratis hingga swasembada pangan.

Termasuk ulah para menteri di kabinetnya.

Baca juga: Sosok Menpar Widiyanti Putri Wardhana, Total Kekayaannya Rp 5,4 Triliun, Melebihi Presiden Prabowo

Aliansi Gerakan Semarang Menggugat mengkritisi 100 Hari Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan aksi protes di depan Mapolda Jawa Tengah dan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (30/1/2025) malam.

Aksi bertajuk Semarang Menggugat: 100 Hari Omon-omon Pemerintahan Prabowo-Gibran ini diikuti jaringan masyarakat sipil, mahasiswa Semarang, dan Aksi Kamisan.

Dalam aksinya mereka memprotes program unggulan Prabowo-Gibran di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mahasiswa sebagai program tak jelas tapi membebani keuangan negara.

Mereka juga menyoroti 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang menyebabkan demokrasi kian anjlok dengan langkah militerisasi instansi sipil.

“Aksi ini diselenggarakan untuk melayangkan aspirasi masyarakat terhadap rekapitulasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari aspirasi berkaitan dengan kebijakan yang telah diresmikan dan program kerja yang telah diberlakukan,” jelas koordinator aksi Aufa Atha Ariq dalam keterangan tertulis.

Aufa menyebut, program  polemik pemerintahan Prabowo-Gibran adalah program MBG yang digadang-gadang mampu untuk menyiapkan sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat demi mencapai Indonesia Emas 2045.

Faktanya, pemerintah serampangan dalam menjalankan program MBG yang justru menguras sebagian besar anggaran negara dalam 5 tahun kedepan.

Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun yang diperkirakan tak mampu biayai hingga akhir tahun ini sehingga ada kemungkinan program ini akan menguras lebih banyak pos-pos anggaran lainnya.

Dampaknya, semakin sedikit anggaran yang diproyeksikan untuk program Pemerintah yang lain.

“Hal itu sama halnya dengan membuang-buang anggaran negara hanya untuk MBG semata,” papar Presiden BEM UNDIP ini.

Selain MBG, massa aksi juga menyoroti soal semakin represifnya aparat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aufa mengungkapkan,  Pemerintahan Prabowo justru berencana untuk melakukan militerisasi terhadap instansi sipil.