Ranwal RKPD 2026, Program Prioritas Kota Pekalongan Dilanjutkan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan menyelenggarakan forum konsultasi publik rancangan awal (Ranwal) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan tahun 2026, di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, tujuan forum ini yaitu untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya masyarakat.

Penyusunan RKPD kali ini sangat penting karena, berlangsung di masa transisi pemerintahan yang memerlukan dokumen perencanaan yang jelas dan terarah.

"Ini adalah wadah strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Semua masukan, yang dihasilkan akan dituangkan ke dalam dokumen RKPD tahun 2026," kata Mas Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan, saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (1/2/2025).

Mas Aaf menjelaskan, RKPD tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Ia berharap program-program prioritas yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2025 dapat dilanjutkan dan diperkuat.

Ia menyebutkan, untuk pekerjaan fisik yang sudah terealisasi di tahun 2024 di antaranya pembangunan dan rehab fisik stasiun pompa Pabean, penataan kawasan Kampung Bugisan sebagai upaya peremajaan kawasan kumuh, peningkatan Jalan Ir Sutami, Jalan Jlamprang, dan jalan-jalan lainnya, peningkatan kapasitas drainase, dan sebagainya.

Sementara, untuk rencana pekerjaan fisik di tahun 2025 ini di antaranya peningkatan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro, peningkatan Jalan Parkit, Jalan Samudra, Jalan Tunas, Jalan Cempaka, Jalan Labuan, pembangunan pagar kios dan kios Pasar Banjarsari, rehab Pasar Banyurip, drainase perum Gama Permai dan Kampung Baru, normalisasi dan perbaikan plat deker drainase.

"Selain itu, ada peningkatan pengelolaan sampah, penanganan kawasan permukiman kumuh peningkatan sarpras pendidikan mulai PAUD hingga SMP, pembangunan dan rehab gedung kantor dan kelurahan," imbuhnya.

Pelaksanaan forum ini diharapkan, dapat menjadi media pembentukan komitment seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menerangkan, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap apa yang menjadi program-program prioritas Pemkot Pekalongan kepada masyarakat, serta penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang bisa diterjemahkan dengan program dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD selaku wakil rakyat.

"Ada beberapa hal yang ditekankan, di antaranya terkait TPA Degayu yang sudah overload. Selain itu di sektor kesehatan, kami berharap pelayanan kesehatan khususnya program Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN bisa semakin maksimal, untuk sektor pendidikan, penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu bisa lebih diperhatikan dalam hal pemenuhan hak pendidikan dan kebutuhan yang layak," ucap Azmi.

Azmi mengakui, memang banyak usulan dari masyarakat yang disampaikan ke DPRD, namun dengan keterbatasan anggaran, maka usulan tersebut nantinya akan tetap diupayakan secara bertahap.

"Kami harus menyusun prioritasnya, dan tetap akan diupayakan bisa terealisasi. Ke depan yang menjadi prioritas tentu, bagaimana pasca lebaran nanti pedagang bisa segera pindah ke Pasar Banjarsari yang baru dan ruas Jalan Patiunus, Pasar Sorogenen serta Alun-Alun bisa lebih tertata rapi," tambahnya. (Dro)