Nasib Sara Duterte di Tangan Senat Setelah DPR Filipina Setujui Mosi Pemakzulan Wakil Presiden

TRIBUNJATENG.COM, MANILA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina menyetujui mosi pemakzulan Wakil Presiden, Sara Duterte, dalam sidang yang digelar, pada Rabu (5/2). Sebanyak 215 anggota DPR—lebih dari sepertiga total anggota—menyetujui mosi tersebut.

Mosi ini menuduh Sara melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, serta kejahatan berat lainnya.

Salah satu tuduhan yang mencuat dalam dokumen pemakzulan setebal 44 halaman adalah dugaan rencana pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr, Ibu Negara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez.

“Oleh karena telah diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota DPR, atau total 215 anggota… maka mosi disetujui,” ujar Romualdez, yang juga sepupu Presiden Marcos, dikutip dari kantor berita AFP.

Dengan keputusan ini, proses pemakzulan berlanjut ke Senat Filipina. Untuk memberhentikan Duterte dari jabatannya, dua pertiga dari 24 senator harus menyetujui pemakzulan. Hingga kini, belum ada kepastian kapan sidang Senat akan digelar.

Keputusan DPR ini terjadi hanya beberapa hari sebelum kampanye Pemilu paruh waktu Filipina resmi dimulai. Pemilu tersebut diperkirakan menjadi ajang awal menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2028.

Pemakzulan Sara Duterte berawal dari tiga pengaduan yang diajukan, pada Desember 2023. Putri mantan presiden Rodrigo Duterte itu dituduh melakukan berbagai pelanggaran, termasuk penyalahgunaan dana publik bernilai jutaan dollar AS.

Perseteruan politik antara Duterte dan Marcos Jr semakin tajam dalam beberapa bulan terakhir. Keduanya sempat bersekutu dalam Pemilu 2022, tetapi hubungan mereka memburuk sejak Sara mendukung Marcos Jr sebagai presiden dan memilih maju sebagai wakil presiden.

Pada November 2023, Sara Duterte sempat menyampaikan pernyataan kontroversial dalam pidatonya. Ia mengeklaim telah memerintahkan seseorang untuk membunuh Marcos Jr jika dirinya terbunuh.

Pernyataan ini kemudian dimasukkan sebagai salah satu dasar pemakzulan. Sara belakangan membantah hal itu sebagai ancaman pembunuhan, dan berdalih pernyataannya sekadar ungkapan kekecewaan terhadap pemerintahan saat ini.

Riwayat pemakzulan di Filipina Sara Duterte kini menjadi salah satu dari sedikit pejabat tinggi Filipina yang menghadapi pemakzulan, sejak negara itu kembali ke sistem demokrasi pascapemerintahan diktator Ferdinand Marcos Sr pada 1986.

Sebelumnya, beberapa pejabat tinggi lain juga pernah mengalami hal serupa, di antaranya hakim Mahkamah Agung dan seorang jaksa terkenal.

Pada November 2000, mantan Presiden Joseph Estrada juga dimakzulkan atas tuduhan korupsi dan penerimaan suap dari perjudian ilegal.

Meski Presiden Marcos sebelumnya meminta Kongres untuk tidak melanjutkan pemakzulan Sara Duterte karena khawatir mengganggu agenda legislatif, Pemerintah Filipina memastikan tidak akan ikut campur dalam proses ini.

“Kantor Kepresidenan tidak akan terlibat dalam proses pemakzulan ini,” kata Sekretaris Eksekutif, Lucas Bersamin, pada Senin (3/2). (kps/afp/Tribunnews)