Curhat Pilu Penyiar RRI Ternate, "Anak Saya Dapat Makan Siang Gratis, Tapi Saya di-PHK"

TRIBUNJATENG.COM - "Anak saya dapat makan siang gratis tapi saya di-PHK" sepenggal kalimat itu viral setelah seorang penyiar RRI curhat karena telah di PHK.

Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis presiden Prabowo yang memberikan dampak positif dan negatif.

Salah satu dampak negatifnya adalah pengurangan tenaga honorer di lembaga pemerintahan.

Pasalnya akibat kebijakan itu disebut-sebut menyebabkan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pegawai honorer di lembaga pemerintahan.

Baca juga: Di Tengah Isu Efisiensi Anggaran, Siaran Pro 4 RRI Semarang Tetap Bisa Didengarkan

Baca juga: PHK Ancam Karyawan Hotel di Solo, Okupansi Merosot 50 Persen Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintahan

Seperti halnya yang dialami pegawai di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI).

Baru-baru ini video momen seorang penyiar RRI curhat sambil menangis soal kebijakan tersebut.

Video penyiar RRI itu viral dibagikan akun Instagram @aiinizza dan beredar di media sosial.

Dalam unggahannya, penyiar RRI mengaku menjadi pegawai yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Ia mengaku memahami tujuan dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dan Prabowo Subianto tersebut.

Namun ia juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Terutama dampak terhadap keluarga yang kehilangan sumber pendapatan karena PHK dampak dari efisiensi anggaran tersebut.

Ia juga menyinggung kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dinikmati anak-anak.

Penyiar RRI Pro 2 Ternate itu 
memahami bahwa hal itu dilakukan pemerintah untuk menunjang program-program Presiden Prabowo yang sedang berjalan.

“Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak,” ujarnya, dikutip, Rabu, 12 Februari 2025.

Namun, ia juga berharap agar Presiden Prabowo dan pemerintah berpikir soal dampak buruknya.

Sementara anak-anaknya diberi makan gratis dan bergizi, di sisi lain ada orangtua yang di-PHK karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

"Tapi apakah bapak berpikir, ketika bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan yang layak. Karena ternyata orangtua mereka harus di PHK, harus di rumahkan," paparnya sembari menghela nafas.

Kini, video penyiar RRI yang meluapkan curhatannya karena kebijakan anggaran tersebut menuai beragam komentar warganet.

Berikut beragam komentar warganet.

agus_rustandiyansyah
"Efisiensi anggaran dengan mengangkat om dedi jadi stafsus menhan"

dhika_mq
"Efesiensi segala bidang ,tp kabinet nya obesitas, gaji tunjangan dll nya LBH obes LG"

capilatania
"Anggota DPR yg harusnya di efisiensi beserta tunjangannya yg terlalu besar! Tunjangan DPR udah bisa dipke buat ngegaji karyawan yg gajinya UMR atau dibawah UMR tuh."

xeniatrip_99
"Saya dulu kena PHK massal juga pass Krismon 1998 tabah aja jalani ga cengen sampai sekarang Alhamdulillah"

ryoretro
"Efisiensi Anggaran, Menambah Pejabat Tidak Penting," tulis beragam komentar warganet.

Setelah videonya viral, pegawai atau penyiar RRI itu memberikan kabar terbarunya.

Ia mengaku mendapat kabar baik setelah dihubungi Gerindra.

Ia berharap tenaga kontrak bisa kembali bekerja.

"Min terima kasih. But its okay. Aku udah dapat tanggapan baik dari Gerindra kemarin. Doakan kami ya semoga tenaga kontrak bisa kembali bekerja. Semoga secepatnya bisa ada kabar baik untuk kami," tulis penyiar RRI memilik akun @aiinizzaa 

Akui Kurangi Jumlah Tenaga Kerja

Dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI, mengakui sebelumnya sempat mengurangi jumlah tenaga kerja di sejumlah daerah, imbas kebijakan efisiensi anggaran.

Namun, kedua lembaga itu memastikan pemecatan tersebut tidak jadi dilakukan lantaran adanya keleluasaan anggaran usai rekonstruksi.

Kepastian ini disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

"Ya, sebenarnya untuk di level pusat sih nggak ada ya. Itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada. Jadi sebagian ada yang melakukan perumahan. Ada juga yang tidak," kata Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno usai rapat di Kompleks Parlemen.

Ia menuturkan, keputusan ada atau tidaknya pengurangan karyawan berbeda-beda tergantung stasiun di setiap daerah.

Namun, setelah RDP dengan DPR RI, pihaknya akan menindaklanjuti dengan tidak adanya pemecatan.

Termasuk, kata dia, pengurangan honor yang sebelumnya dilakukan akibat efisiensi.

"Kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi, kami setuju dan sepakat," ucap dia.

Iman menyebut, ketentuan terbaru mengenai dua hal itu, tidak jadinya pemecatan dan pengurangan honor, akan langsung diterapkan hari ini.

"Iya (per hari ini ditindaklanjuti). Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah, cukup (total anggarannya)," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Hendrasmo menuturkan, setidaknya ada 10-20 karyawan yang harus dirumahkan karena efisiensi.

Namun, pihaknya sudah mengirimkan nota dinas ke setiap stasiun RRI di daerah untuk membatalkan pengurangan.

"Jadi, sudah nggak ada masalah lagi. Jadi, intinya kita bersyukur sudah ada pengurangan pemblokiran. Sehingga kita bisa mengatasi persoalan-persoalan ini," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengakui pengurangan terpaksa dilakukan meski dalam instruksi Presiden Prabowo, belanja pegawai seharusnya tidak menjadi komponen yang diefisiensi.

Ia berdalih, yang penting saat ini pemecatan tidak jadi dilakukan.

"Itu dulu ya, dulu ya. Sekarang kan nggak ada. Kalau dulu itu sebetulnya memang tidak ada posnya. Tidak ada posnya. Biaya operasional kan menurun ya kami. Tapi itu dulu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial bahwa TVRI dan RRI melakukan pemangkasan pegawai dan honor.

Hal itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Namun, terbaru, pemerintah melakukan rekonstruksi kembali atas efisiensi tersebut.

Sejatinya, belanja bantuan sosial dan belanja pegawai menjadi dua komponen yang tidak perlu diefisiensi. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Viral, Momen Pilu Penyiar RRI Curhat Sambil Nangis Di-PHK Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah,