Polemik Watu Sinom di Banyumas, Dinporabudpar Sebut Bukan Cagar Budaya

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Salah satu tempat wisata Watu Sinom ramai di media sosial karena diduga dihancurkan oleh warga. 

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas mengungkapkan Watu Sinom bukan merupakan cagar budaya.

"Di media sosial kan banyak yang tidak tahu, seolah-olah itu perusakan cagar budaya, padahal itu bukan cagar budaya. 

Perlu digaris bawahi itu bukan cagar budaya," ujar Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Setia Rahendra kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (12/2/2025). 

Dengan adanya polemik di media sosial, pihaknya langsung turun ke lokasi memastikan kondisi sebenarnya.

Ia menceritakan awal mula berdirinya lokasi Watu Sinom. 

Ia bercerita Watu Sinom itu adalah Batu yang besar di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng. 

Namun, karena berbagai pertimbangan oleh Mantan Bupati Banyumas, Mardjoko dibeli dijadikan aset Pemkab Banyumas, dikelola oleh Dinporabudpar.

Namun, pada saat itu dengan berbagai pertimbangan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas belum menunjuk seseorang atau pihak tertentu mengelola Watu Sinom. 

Sehingga ada sejumlah pihak tertentu yang mengelola dan membersihkannya. 

"Perkembangan berikutnya ada paguyuban yang meminta kepada Dinporabudpar agar Wartu Sinom dijadikan cagar budaya. 

Menjawab surat itu Dinporabudpar membentuk tim ahli cagar budaya melakukan kajian dari berabgai aspek. 

Dari kajian tidak ditemukan Watu Sinom merupakan Cagar Budaya," terangnya. 

Terkait cerita adanya Kamandaka yang beperang di Watu Sinom, menurut Hendra tidak terbukti kebenarannya. 

Karangan cerita terkait Kamandaka yang beperang di situ. 

Hanya situs saja, mungkin oleh seseorang agar menarik sesuatu didirikan papan, terbuat dari keramik atau batu. 

Oleh beberapa pihak Watu Sinom dibuat sebagai tempat ritual seperti sembahyang, seolah-olah speerti makam. Kemudian mendapatkan reaksi dari masayrakat, sehingga dibongkar," katanya. 

Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, akhirnya Pemerintah Desa (Pemdes) Keniten menutup tempat tersebut dari orang-orang yang hendak melakukan ritual atau perbuatan lainnya dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Supaya tidak menimbulkan persoalan lebih besar lagi, saya dengan staf melakukan audiensi dengan Kecamatan. 

Hasil audiensi kami berikan sara kepada Pemerintah Desa, agar membuat surat kepada kami dan situs tersebut bisa dikelola oleh desa, dikelola oleh Pokdarwis dan lainnya," jelasnya. (jti)