Kabupaten Jepara Baru Hari Ini Resmi Melaksanakan MBG di 24 Sekolahan

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Kodim 0719 Jepara meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 002 Ngabul serta meluncurkan Program Makan  Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini.

Dalam peresmian tersebut dihadiri secara langsung Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi bersama Forkompinda.

Pj Bupati Jepara ditemani Dandim 0719 Jepara melakukan pemotongan pita terlebih dahulu sebelum meninjau SPPG 002 Ngabul yang nanti akan mendistribusikan makan ke 24 sekolah di Kabupaten Jepara.

Seusai melakukan pemotongan pita, Pj Bupati Jepara beserta rombongan melakukan peninjauan ke dalam SPPG Ngabul.

Sampai didalam Pj Bupati Jepara bersama Dandim Jepara melihat proses pengemasan makan yang nanti langsung bisa di nikmati para pelajar.

Selesai melakukan peninjauan lokasi dapur, rombongan kemudian mengunjungi SD Negeri 2 Ngabul untuk meninjau langsung distribusi makanan.

Kepala dapur SPPG 002, Fauzul Muna, melaporkan bahwa pada hari pertama, program ini menargetkan 2.262 penerima di 24 titik. 

Selanjutnya, jumlah sasaran bertambah menjadi 2.937 siswa di 31 sekolah di Desa Langon dan Ngabul. 

“Di SPPG 002 ini kami bekerja sama dengan mitra PT Berkah Ma’arif Transindo,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0719/Jepara, Letkol Armed (Arm) Khoirul Cahyadi, menyebutkan bahwa tiga dapur SPPG telah siap, yakni di Ngabul, Pengkol, dan Kriyan. 

Namun, saat ini baru satu dapur yang dioperasikan sesuai instruksi. 

Program ini merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.

 “Selain di Ngabul ini ada di Kelurahan Pengkol satu lagi di Kriyan, tapi karena instruksinya hari ini hanya satu kita jalankan satu. Tapi sebetulnya siap ketiganya,” kata dia.

Berbeda dari daerah lain, pelaksanaan SPPG di Jepara tidak menggunakan lahan TNI, melainkan dikelola mandiri oleh mitra swasta. 

Program ini melibatkan Disperindag, Diskopukmnakertrans, dan Dinkes untuk menjamin kualitas makanan.