Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif aparkan Program Unggulan di Awal Kepemimpinan

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA – Serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2025-2030 resmi digelar di Pendopo Dipokusumo pada Senin (3/3/2025).

Acara ini menandai pergantian kepemimpinan dari Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono kepada Bupati Fahmi Muhammad Hanif dan Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fahmi Muhammad Hanif menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan melalui program-program unggulan yang telah disiapkan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Purbalingga yang lebih maju dan sejahtera.

Fokus Program 100 Hari Kerja

Sebagai langkah awal, Bupati Fahmi menekankan pentingnya program 100 hari kerja yang akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera melaksanakan program quick wins untuk perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya yang telah menjadi janji kampanye.

"Kami akan langsung gaspol dalam membenahi infrastruktur, terutama jalan. Insyaallah sebelum Lebaran, masyarakat dan pemudik sudah bisa merasakan manfaatnya," ujar Fahmi.

Selain itu, Fahmi juga telah menginstruksikan percepatan pengalokasian anggaran guna menangani berbagai proyek infrastruktur yang mendesak, termasuk perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas umum.

Program Strategis Selama Ramadan

Di bulan Ramadan, Bupati Fahmi juga akan menjalankan berbagai program strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan.

 Pemerintah akan memastikan ketersediaan stok pangan agar harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu, Pemkab Purbalingga juga berencana menggelar berbagai kegiatan selama bulan suci, baik yang bersifat keagamaan maupun ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Transparan dan Berbasis Meritokrasi