Sosok Putri Karlina Wakil Bupati Garut, Murka Terhadap Ormas yang Bubarkan Warung Saat Puasa

Sosok Putri Karlina Wakil, Bupati Garut Murka Terhadap Ormas yang Bubarkan Warung Saat Puasa

TRIBUNJATENG.COM - Wakil Bupati Garut Putri Karlina menemui ormas dan Satpol PP terkait video viral yang memperlihatkan aksi sekelompok Aliansi Umat Islam yang membubarkan secara kasar terhadap warga yang kedapatan makan ditengah puasa.

Seperti yang diberitakan, sebuah ormas Aliansi Umat Islam di Garut, menggeledah sebuah warung makan yang masih tetap buka saat puasa.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @gagal sarjana, seorang pria anggota ormas tampak memarahi pembeli di warung lantaran tidak berpuasa.

Sontak pria anggota ormas tersebut sengaja menumpahkan minuman di depan pembeli.

Aksi tersebut menimbulkan kegaduhan termasuk Wakil Bupati Garut.

Dalam pertemuan ini Putri Karlina menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak tepat dilakukan, karena berdampak Kota Garut dicap sebagai kota yang tidak ramah.

"Mungkin dilain Waktu bisa bicara ke rekan-rekannya.. Karena cara mainnya nggak begini, Satpol PP juga gak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional. Garut ini memang ormasnya gini nanti orang yang mau investasi" tutur Putri Karlina dalam unggahan TikTok @tehputri.karlina, Jumat (7/3/2025).

Selain itu perwakilan ormas Aliansi Umat Islam yang hadir mengakui kejadian ini di luar dugaan mereka dan menyampaikan permohonan maaf.

"Dalam video yang beredadr, kami memohon maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan kami, mungkin ini teguran buat saya dan rekan-rekan" ujar perwakilan ormas.

"Nah, kalau misalnya Garut terkenalnya ormasnya meresahkan anarkis dan segala macam, saya khawatir kalau Garut di cap sebagai kota tidak ramah investor" lanjut Putri Karlina.

Putri juga menyampaikan pentingnya menjaga ketertiban dengan cara yang benar, agar Garut tidak dicap sebagai daerah yang kurang kondusif. 

Jika citra Garut buruk di tingkat nasional, maka akan berdampak pada banyak aspek, termasuk investasi dan perekonomian daerah. 

Beliau juga mengingatkan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik Garut.

Sementara itu, Satpol PP menegaskan bahwa segala bentuk penertiban harus dilakukan sesuai aturan, dengan prinsip tegas, tepat, dan tetap humanis.