Produksi Padi Jateng 2024 Turun 2,12 Persen, Sarif Abdillah Minta Solusi Konkret

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan kembali produksi padi yang mengalami penurunan pada 2024.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di provinsi ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“BPS sudah merilis bahwa produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada 2024 sebesar 8,89 juta ton, atau setara 5,11 juta ton beras," katanya.

lihat foto

Namun, angka tersebut mengalami penurunan sekitar 0,19 juta ton GKG atau 2,12 persen dibandingkan tahun 2023.

Sarif menilai situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

“Memang, Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan produksi padi terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Namun adanya penurunan ini tentu harus ada evaluasi,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Berdasarkan data, luas panen padi di Jawa Tengah pada 2024 mencapai 1,55 juta hektare, mengalami penurunan sebesar 0,09 juta hektare atau 5,36 persen dibanding tahun 2023.

Sarif menilai, perlu dilakukan identifikasi penyebab berkurangnya luas panen, apakah karena bencana alam atau faktor lain.

“Jika penyebabnya bencana alam, maka pemerintah bisa memberikan sejumlah bantuan, mulai dari benih hingga alat dan mesin pertanian,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran pemerintah sangat penting agar petani tidak terbebani untuk kembali menanam padi.

“Misalnya, bibit atau benih bisa diberikan secara gratis,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, jika memungkinkan, pemerintah juga dapat memberikan bantuan pupuk bagi petani yang lahannya terdampak banjir.

"Sehingga upaya menanam kembali bisa segera dilakukan," katanya.

Perbaikan infrastruktur pertanian, seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan irigasi baru, juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Termasuk penerapan teknologi yang efisien dan tepat guna,” tambahnya.

Selain itu, Sarif mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi padi, salah satunya menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang layak.

Saat ini, HPP gabah kering panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Program penyerapan gabah dari petani harus bisa berjalan secara berkelanjutan agar petani tidak lagi mengalami kesulitan saat menjual hasil panennya," tandasnya.