Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pintu Bus Trans Semarang Tak Tertutup, BLU Sebut Seal Hidrolis Bocor

Trans Semarang dengan pintu terbuka terjadi karena seal hidrolis bocor, peremajaan armada direncanakan lewat APBD 2026.

INSTAGRAM/ SEMARANGSKYPERJECT
PINTU TERBUKA: Trans Semarang dengan pintu terbuka terjadi karena seal hidrolis bocor, peremajaan armada direncanakan lewat APBD 2026. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Badan Layanan Umum (BLU) Kota Semarang menyatakan telah menindaklanjuti kasus pintu armada Trans Semarang yang terbuka saat beroperasi.

Kepala BLU Trans Semarang, Haris Setyo Yunanto membenarkan armada tersebut merupakan bus Koridor IV.

Pihaknya telah mengecek dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi pintu yang tidak tertutup sempurna.

Ditemukan kerusakan pada seal hidrolis yang menyebabkan tekanan angin berkurang dan pintu tertunda menutup.

"Seal hidrolisnya bocor. Sebenarnya bisa nutup cuma delay karena tekanan anginnya kurang maksimal," jelas Haris, Rabu (9/4/2025).

Dia menjelaskan, rencana peremajaan armada Trans Semarang telah diajukan masuk dalam anggaran murni APBD 2026.

Harapannya, tahun depan BLU mendapatkan alokasi anggaran untuk itu.

"Rencana dengan anggaran murni, harapannya ada anggaran tahun depan," ucapnya.

Haris menyebut total ada 305 unit armada Trans Semarang yang melayani masyarakat.

Sebanyak 66 unit sudah diremajakan.

"Lebih kepada mesinnya kalau bicara peremajaan. Karena kondisi BBM kita sedang kurang sehat. Mesin paling ideal mesin euro 6," ungkapnya.

Dia berharap peremajaan menyeluruh bisa dilakukan termasuk untuk armada di Koridor I dan V yang merupakan aset pemerintah.

"Insyaallah tahun ini akan kami prioritaskan kajian untuk peremajaan. Bus pemerintah armada terakhir sudah 7 sampai 9 tahun lalu. Sudah waktunya," sebutnya.

Haris mengakui ada berbagai faktor yang menyebabkan layanan Trans Semarang belum maksimal.

Salah satunya terjadinya cumi-cumi darat atau asap hitam pekat dari kendaraan.

Dia juga menyebut nilai kontrak dengan operator masih sama sejak 2023.

Hal itu dinilai tidak sesuai dengan tuntutan layanan prima yang diinginkan pemerintah.

"Ketika kami menekankan pelayanan prima kepada konsorsium, ada sedikit ketidakrelevanan antara jasa yang dibayar dengan realita di lapangan," ujar Haris.

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved