DPRD Dorong Percepatan Bus Listrik dan Pembenahan Sistem Parkir Kota Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi C DPRD Kota Semarang menyampaikan beberapa masukan dalam rencana penggunaan bus listrik Trans Semarang serta pembenahan sistem parkir.

Hal itu menyusul rencana Pemkot Semarang melalui Dishub yang akan mulai mengoperasikan bus listrik di Koridor 1, dengan rencana pengadaan 27 bus listrik oleh konsorsium pada Agustus 2026.

Implementasi akan dilakukan secara bertahap ke koridor-koridor lain pada tahun-tahun berikutnya.

Baca juga: Gelar FGD, LPTQ Kota Semarang Perkuat Kafilah Menuju MTQ Tingkat Nasional

Baca juga: Politeknik Negeri Semarang Sukses Gelar Accounting National Seminar ACTIONS 2025

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati mendorong agar koridor lain dengan topografi yang memungkinkan juga dipersiapkan sejak awal untuk beralih ke bus listrik.

“Jika anggaran belum memungkinkan untuk seluruh koridor, setidaknya dilakukan penggantian dan peremajaan."

"Jangan lagi menggunakan bus yang sudah tidak layak."

"Masyarakat Kota Semarang berhak mendapatkan fasilitas yang sama dan aman,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, modernisasi transportasi publik tidak hanya soal teknologi listrik, tetapi juga keselamatan dan kenyamanan warga.

“BRT Trans Semarang harus menghadirkan layanan yang setara untuk semua warga. Jangan sampai ada bus yang sudah tidak layak tetap beroperasi hanya karena belum ada pengganti."

"Sudah berapa kali di tahun ini BRT Trans Semang bermasalah saat beroperasi?” tambahnya.

Selain transportasi, Dini juga menyoroti persoalan parkir yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Baca juga: Wujudkan Generasi Emas 2045, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Dukung Program PAUD EMAS

Baca juga: Ini Deretan Menu Baru di Reztricted Rooftop Lounge Rez Hotel Semarang

Dia menilai Kota Semarang dapat belajar dari sistem parkir Yogyakarta yang lebih akuntabel dan tertata.

“Akuntabilitas parkir di Jogja bisa jadi contoh. Analisis potensi parkir per titik dan per petugas harus dilakukan dengan template yang jelas seperti Yogyakarta."

"Akan ada pihak yang merasa dirugikan, tapi pembenahan ini penting untuk meningkatkan PAD Kota Semarang,” jelasnya.

Dia menegaskan, selama ini kebocoran parkir justru lebih besar terjadi pada parkir resmi dibanding parkir liar.