Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Tantangan Jateng di Ujung Runway

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mencatatkan pertumbuhan impresif sepanjang 2024, menandai babak baru ambisi Jawa Tengah untuk menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. 

Namun, di balik lonjakan optimisme itu, pengamat mengingatkan bahwa masalah laten seperti premanisme birokrasi masih bisa merusak semua capaian.

Menurut data PT Angkasa Pura I, jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani sepanjang 2024 mencapai 4,2 juta orang, naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Volume kargo juga melonjak 10 persen menjadi 28.000 ton, memperkuat peran bandara ini sebagai simpul logistik utama. 

Sektor transportasi udara, logistik, dan pariwisata di sekitar bandara bahkan tercatat menyumbang Rp 1,5 triliun terhadap ekonomi daerah, atau tumbuh 12 persen secara tahunan.

Seiring pertumbuhan itu, tiga maskapai internasional yakni AirAsia, Scoot, dan Malindo telah memastikan akan membuka rute langsung dari dan ke Semarang. 

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, optimistis penerbangan internasional ini akan mempercepat perputaran investasi dan pariwisata di provinsinya.

"Seluruh stakeholder termasuk Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi, dan Balai Karantina sudah kami siapkan untuk mendukung layanan internasional," ujar Gubernur Luthfi di Bandara Ahmad Yani, Senin (28/4).

Pemprov Jateng juga tengah mempercepat pengaktifan dua bandara perintis, Dewandaru di Karimunjawa dan Ngloram di Blora, sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas udara berbasis industri dan pariwisata. 

Targetnya, sektor pariwisata di Jateng mampu mendorong kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 5,8 persen menjadi lebih dari 7 persen dalam tiga tahun ke depan.

Namun, di tengah kabar baik itu, peringatan keras datang dari pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno. 

Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan bisa gagal jika masalah klasik premanisme birokrasi tidak diberantas.

Djoko menyebut pungutan liar dan praktik birokrasi gelap masih membebani banyak investor, terutama di sektor logistik. 

Ia bahkan menyarankan Gubernur Luthfi segera membentuk Satgas Anti-Premanisme Birokrasi.

"Satu hal yang wajib dilakukan adalah menghilangkan pungli. Kalau tidak, jangan harap investasi bisa berkembang maksimal," tegas Djoko kepada Tribun Jateng.