Ruwatan di Hari Buruh: Ketika Buruh Mendoakan Negeri yang Tak Baik-Baik Saja

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Teriakan perjuangan buruh tak selalu lantang dan berapi-api. Kadang, ia hadir dalam diam yang khusyuk. Dalam doa. Dalam simbol. Dalam ruwatan.

Selasa, (29/4/2025) siang, halaman depan Kantor Gubernur Jawa Tengah tak hanya dipenuhi massa aksi yang menuntut upah layak dan jaminan kerja. Ada yang berbeda. 

Puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) datang mengenakan baju adat Jawa. Mereka membawa gunungan hasil bumi buah dan sayur segar dari tanah yang juga mereka pijak setiap hari.

Di tengah hiruk-pikuk pengawalan polisi dan gerbang kantor yang tertutup rapat, para buruh menggelar ruwatan. 

Sebuah tradisi Jawa kuno, untuk menolak bala, membersihkan diri dan lingkungan dari energi buruk. Kali ini, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk meruwat negara.

"Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kami, buruh, ingin ikut menjaga dan memelihara negeri ini agar bersih dari korupsi, kolusi, dan ketidakadilan," ujar Nanang Setyono, Ketua DPW KSPN Jawa Tengah. Di wajahnya tak tampak kemarahan, hanya kesungguhan.

Aksi mereka menyentuh. Karena alih-alih hanya mengutuk atau mencaci, para buruh memilih cara lain, mendoakan negeri yang mereka rasakan semakin jauh dari cita-cita keadilan.

Gunungan hasil bumi itu bukan pajangan semata. Ia adalah simbol harapan. Tentang kemakmuran yang adil untuk semua. 

Tentang kesejahteraan yang seharusnya bisa dinikmati oleh mereka yang setiap hari menyumbang tenaga dan keringat untuk pembangunan.

“Kami ingin negara ini tidak lagi memihak satu golongan saja. Upah buruh di Jawa Tengah masih sangat rendah. Sistem kerja kontrak dan outsourcing menghantui kami setiap saat. Harapan kami sederhana bisa bekerja dengan tenang, hidup dengan layak,” lanjut Nanang.

Aksi ini pun tak lepas dari kritik. Mereka menyayangkan sikap Wali Kota Semarang yang sebelumnya sempat melarang buruh mengikuti aksi May Day melalui surat edaran. Meski akhirnya surat itu dicabut, namun luka sudah terlanjur ada.

“Kami menolak lupa. Sikap itu mencederai demokrasi,” kata Nanang.

Namun dari sisi lain, hadir pula suara yang menyejukkan dari parlemen. Yudi Indras Wiendarto, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, hadir dan menyampaikan dukungan.

“Ini adalah kolaborasi. Negara ini milik kita bersama. Tugas kami di DPR adalah menjadi jembatan, memastikan hak-hak buruh diperjuangkan tanpa konflik,” ucapnya. (*)