Hari Buruh, Jurnalis Semarang Prihatin Hantaman Gelombang PHK

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang melakukan aksi demontrasi untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis 1 Mei 2025.

Demo ini juga bagian dari peringatan World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Jurnalis dalam aksinya melakukan aksi long march dari Patung Kuda Universitas Diponegoro (Undip) Pleburan menuju ke kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan.

Peserta aksi yang terdiri dari belasan jurnalis mainstream dan pers mahasiswa ini membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan "Kontributor Bukan Sapi Perah", "Prei Ngedit Berita Wayahe Ngedit Penguasa"  "Cabut Verifikasi Media Jika Peras Pekerja".

Selepas long march, para jurnalis membaur dengan sejumlah organisasi buruh lainnya di antaranya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Jawa Tengah, Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Persatuan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), mahasiswa dan lainnya.

Ketua AJI Semarang, Aris Mulyawan mengatakan,  jurnalis yang juga merupakan buruh ikut turun ke jalan karena prihatin dengan kondisi para jurnalis di Jawa Tengah khususnya kota Semarang.

Aris menyebut, jurnalis kini semakin terancam baik oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun upah tak layak.

"Kami prihatin di momen Hari Buruh, kami mendengar ada gelombang PHK yang menimpa sejumlah jurnalis dari perusahaan media yang cukup besar," bebernya.

Selain gelombang PHK, lanjut Aris, pekerja media juga mendapatkan upah tak layak.

Bahkan, ada temuan puluhan jurnalis tak dibayar oleh perusahaan media selama berbulan-bulan.

"Di Jawa Tengah ada pemiskinan terhadap jurnalis karena gaji jurnalis dipotong kemudian gaji dicicil dan terlambat berbulan-bulan," terangnya.

AJI Semarang juga menerima aduan sebanyak enam buruh dari Semarang dan Banyumas yang mengalami sengketa pengupahan. Aduan ini selepas AJI membuka posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai Maret sampai April lalu.

Menurut Aris, aduan ini sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Aduan itu, kata dia, merupakan fenomena gunung es karena banyak jurnalis yang mengalami nasib serupa tapi tak berani melapor.

"Jurnalis yang berani melapor ada enam, padahal banyak yang mengalami, informasi ada puluhan jurnalis yang bernasib serupa," jelasnya.

Dalam peringatan May Day ini, Aris mendesak ke Dewan Pers mencabut verifikasi faktual dan administrasi perusahaan media yang terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan berupa perbudakan kepada pekerja media.