GRIB Jaya Resmi Masuk Jateng, Ini Kata Kesbangpol Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya kini resmi hadir di hampir seluruh wilayah Jateng. 

Menurut Kesbangpol Jateng, ormas ini telah memenuhi seluruh persyaratan administratif. 

Namun, kehadiran GRIB Jaya tak luput dari sorotan dan kekhawatiran masyarakat soal potensi konflik antarormas.

"Karena di beberapa daerah juga digegerkan dengan ormas tersebut, takutnya kalau masuk Jateng hal serupa terjadi," terang Laksono satu di antara warga Kota Semarang, Senin (5/5/2025).

Adapun Kepala Kesbangpol Jateng, Haerudin saat ditemui Tribunjateng.com di Kompleks Pemprov Jateng menegaskan, GRIB telah terdaftar secara legal sejak April 2025.

"GRIB sudah mengantongi legalitas dari Kemenkumham dan melengkapi semua persyaratan saat mendaftar ke kami. Sudah sesuai prosedur," ujarnya.

Ia menyebut GRIB Jaya tidak berdiri di satu wilayah khusus, melainkan menyebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Jateng. 

Hal itu menunjukkan basis massa ormas ini cukup kuat di lapangan.

Namun di balik legalitas tersebut, sebagian pihak menyoroti keberadaan GRIB Jaya sebagai potensi konflik baru di masyarakat. 

Beberapa kalangan menilai ormas dengan basis massa besar rentan menimbulkan gesekan, terutama jika aktivitasnya mulai menyentuh bidang-bidang sensitif seperti keamanan atau politik lokal.

Menanggapi hal tersebut, Haerudin mengakui bahwa gesekan antarormas memang masih kerap terjadi, terutama di tingkat bawah.

“Di level pimpinan ormas sebenarnya damai. Tapi di lapangan, konflik sering muncul karena aktivitas anggota yang kadang melenceng dari tujuan organisasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, banyak ormas pemuda yang awalnya bergerak di bidang sosial justru berkembang menjadi kelompok dengan peran keamanan tak resmi. 

Hal inilah yang kerap menjadi sumber konflik horizontal di masyarakat.

“Kalau ormas sudah mulai menjalankan peran yang bukan tugasnya, seperti pengamanan, itu bisa jadi masalah. Tapi kami tekankan, semua harus tunduk pada ADRT dan hukum yang berlaku,” tegas Haerudin.