Beri Kemudahan Akses Warga Miskin, Pemprov Jateng Garap Sekolah Kemitraan dengan Swasta di SPMB 2025

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal merealisasikan program sekolah kemitraan dengan SMA dan SMK swasta pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026. 

Program sekolah kemitraan ini untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi anak lulusan SMP/ sederajat dengan kondisi khusus. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Hasanah menuturkan, kondisi khusus yang dimaksud antara lain berasal dari keluarga miskin, disabilitas, atau anak panti asuhan.  

Baca juga: Wabup Minta SPMB di Kabupaten Purbalingga Harus Adil dan Transparan 

Melalui program kemitraan, mereka dapat bersekolah di sekolah swasta dengan dibiayai oleh APBD Provinsi Jateng.

“Nah (biaya Pendidikan) anak-anak ini gratis. Kemudian harus mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain di sekolah itu. Tidak dipungut iuran apapun, karena sudah dibiayai APBD,” kata dia usai menyampaikan paparan mengenai SPMB 2025, kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantor Gubernur Jateng, pada Selasa, 6 Mei 2025. 

Rencananya, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/kota digandeng dalam program sekolah kemitraan. Pemprov Jateng menargetkan mendapatkan 5.000 murid dengan kondisi khusus bisa memanfaatkan program tersebut. 

Lebih lanjut, Uswatun menerangkan, pihaknya menerapkan sejumlah syarat untuk instansi pendidikan swasta yang mengikuti program sekolah kemitraan.

Antara lain, minimal terakreditasi B, sarana dan prasarana pembelajarannya memadai, memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta tidak melaksanakan SPMB secara mandiri khusus kuota daya tampung program kemitraan. 

Baca juga: Pemkab Jepara Kumpulkan Seluruh Kepala Sekolah Untuk Sosialisasikan Perubahan PPDB Jadi SPMB

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyambut positif program sekolah kemitraan yang dirancang Disdikbud Jateng.

Sebab, faktanya memang ada daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari jangkauan semua warga. 

“Magelang itu sekolahnya cukup, tapi keterjangkauannya belum.  Padahal Itu banyak siswa-siswi miskin. Jadi ada daerah yang kuota sekolahnya ada, tapi tak memenuhi jangkauannya terhadap anak-anak di pedesaan untuk mendapat sekolah,” bebernya. (*)