Dewan Pendidikan Blora Dorong SPMB Lebih Adil dan Transparan

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Dewan Pendidikan Kabupaten Blora telah melakukan kajian terhadap implementasi Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur sistem penerimaan murid baru (SPMB).

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blora, Slamet Pamudji, mengatakan kajian ini merupakan bentuk komitmen untuk mendorong sistem pendidikan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di wilayah Kabupaten Blora.

“Serta agar SPMB di Blora bisa berjalan dengan baik, memberikan kemudahan bagi calon murid baru,” katanya, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, menurutnya ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam kajian itu.

“Pertama, Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru. Pemkab Blora diharapkan segera menetapkan wilayah penerimaan murid baru berbasis data administratif dan radius tertentu yang melibatkan koordinasi aktif dengan Dinas Dukcapil,” jelasnya.

Kedua, persentase kuota jalur penerimaan. Kuota jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi harus diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 30, untuk memastikan pemerataan kesempatan pendidikan.

Ketiga, penyusunan juknis dan pembentukan panitia.

“Dinas Pendidikan Blora harus segera menyusun petunjuk teknis dan membentuk panitia SPMB yang melibatkan lintas OPD agar pelaksanaan lebih terkoordinasi,” terangnya.

Keempat, Penyediaan Aplikasi Daring.

Pemerintah daerah wajib menyediakan sistem aplikasi penerimaan secara daring yang terintegrasi dengan Dapodik dan data sosial.

Berikutnya, kelima, Sosialisasi dan Pengawasan. Informasi SPMB perlu disosialisasikan secara luas dan berkala dengan pengawasan dari Inspektorat Daerah.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pendidikan merekomendasikan beberapa langkah strategis kepada Pemkab Blora, antara lain, pengalokasian anggaran khusus untuk aplikasi daring dan sosialisasi, pelatihan intensif bagi panitia SPMB, kerja sama dengan media lokal untuk publikasi yang luas.

“Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, proses penerimaan murid baru di Kabupaten Blora akan menjadi lebih baik, adil, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik serta masyarakat luas,” paparnya.(Iqs)