Kata Ketua GRIB Jaya Bali Terkait Pembubaran GRIB Jaya oleh Pecalang di Tabanan

TRIBUNJATENG.COM, DENPASAR – Anggota yang mengaku sebagai bagian dari GRIB Jaya Tabanan, Bali, resmi dibubarkan.

Hal itu terungkap setelah perwakilan dari GRIB Jaya DPC Tabanan bersama pecalang mengeluarkan pernyataan secara terbuka yang tersebar di media sosial.

Ketua GRIB Jaya Bali, Joseph Nahak, mengaku tak mengenal dan tak tahu soal yang mengaku sebagai kelompok GRIB Jaya cabang Tabanan.

Baca juga: Ormas GRIB Jaya di Tabanan Bali Resmi "Lockdown"

Joseph Nahak mengaku tidak kenal dan bahkan tidak tahu dengan anggota GRIB Jaya Tabanan yang saat ini sudah dibubarkan tersebut.

Ia juga tak memberi tanggapan atau respons soal penolakan tegas dari Gubernur Bali, Wayan Koster terkait kehadiran ormas GRIB di Bali.

“Izin belum ada tanggapan nanti rekan-rekan dikabarin ya,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali tidak akan menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk menolak keberadaan ormas yang dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.

"(Jika GRIB Jaya mendaftar di Kesbangpol), Tidak akan diterima, pemerintah daerah berhak menolak,”

“Sesuai kebutuhan dan pertimbangan di daerah," kata dia dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Senin (12/5/2025).

Sebelumnya, anggota yang mengaku sebagai bagian dari GRIB Jaya Tabanan resmi dibubarkan.

Pembubaran itu didampingi oleh pecalang Adat Desa Sanggulan.

Hal itu terungkap setelah perwakilan dari GRIB Jaya DPC Tabanan bersama pecalang mengeluarkan pernyataan secara terbuka yang tersebar di media sosial.

"DPC GRIB Jaya Tabanan saat ini lockdown sampai kapanpun, terima kasih," ujar perwakilan GRIB Jaya DPC Tabanan dalam video yang beredar.

Di sisi lain, Gubernur Bali, I wayan Koster dengan tegas menjelaskan bahwa Bali tidak memerlukan bantuan dari ormas-ormas luar yang datang dengan agendanya masing-masing.

Koster tak akan kompromi dengan premanisme dan mengharapkan untuk setiap warga untuk melaporkan jika ada tindakan premanisme dari ormas.

Gubernur asal Sembiran ini menyerukan agar warga aktif melaporkan kepada aparat keamanan jika menemukan praktik-praktik premanisme, pungli, intimidasi, dan kekerasan yang meresahkan. 

Kepada aparat keamanan TNI, Polri, Kejaksaan, pecalang dan instansi keamanan lainnya, Koster meminta agar bersinergi memberantas tindakan premanisme di Bali.

“Jangan terlalu toleran dan kompromistis terhadap pelanggaran. Kalau dibiarkan, yang kecil akan jadi besar dan tak terkendali,”

“Saya ajak masyarakat aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum di wilayahnya masing-masing," kata Koster peringatan HUT ke-821 Kota Bangli, Sabtu, 10 Mei 2025.

Wayan Koster melontarkan pernyataan keras dan lugas terkait penindakan premanisme yang masih kerap meresahkan di berbagai daerah di Bali, termasuk Bangli.

“Bali tidak boleh tunduk pada premanisme. Jangan biarkan Bangli, apalagi Bali, dipermainkan oleh mereka. Ini bukan kompromi. Ini tindakan tegas,” tegas Koster. 

Ia menyebut, keberadaan ormas dan kelompok-kelompok yang bertindak di luar hukum telah merusak nilai budaya Bali dan mengancam tatanan sosial masyarakat.

Lebih dari itu, ia menilai premanisme merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang damai dan beradab.

“Premanisme bukan budaya Bali! Jangan tunggu membesar. Bila dibiarkan, dia akan merusak tatanan, melemahkan wibawa hukum, dan mencoreng citra pariwisata kita,” tegas Koster. 

Gubernur menginstruksikan aparat keamanan—baik TNI, Polri, maupun pecalang—untuk bersinergi memberantas praktik-praktik premanisme, pungli, intimidasi, dan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa keamanan adalah fondasi utama untuk menarik investasi dan wisatawan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai.

Sikap tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan menjadi sinyal kuat bahwa Bali, khususnya Bangli, akan terus bergerak maju tanpa memberi ruang bagi tindakan-tindakan yang mengancam nilai budaya dan keamanan publik.

Langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan bidang keenam Bali Era Baru: “Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali”.

Transformasi digital diimbangi dengan penguatan hukum dan budaya untuk menciptakan ruang hidup yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan.

“Bangli harus jadi contoh. Aman, tertib, dan bebas dari preman. Hanya dengan itulah pembangunan bisa tumbuh, dan rakyat bisa sejahtera,” pungkas Gubernur Koster. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Lepas Tangan? Ketua GRIB Jaya Bali Akui tak Kenal Anggota GRIB Tabanan: Tidak Tau, dan Tidak Ada

Baca juga: Polisi Tangkap Anak Buah Hercules, Pakai Atribut Ormas Grib Jaya Peras Rp 7 Juta