Mahkamah Partai PPP Nilai Jokowi Layak Pimpin Partai, Dorong Kembali ke DPR di Pemilu 2029

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengemukakan pandangannya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah figur yang ideal untuk memimpin PPP menuju kebangkitan politik, terutama menghadapi Pemilu 2029.

Pernyataan ini muncul di tengah upaya partai berlambang Ka'bah itu untuk kembali ke panggung parlemen setelah gagal lolos ke DPR pada Pemilu 2024.

Pemilu 2024 menjadi momen kelam dalam sejarah PPP. Untuk pertama kalinya sejak era pemilu modern dimulai pada 1977, PPP gagal mendapatkan kursi di DPR setelah hanya memperoleh 3,87 persen suara nasional, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Menurut Irfan, kondisi ini menjadi panggilan darurat bagi partai untuk melakukan transformasi besar.

Dan tokoh yang dianggap paling layak memimpin perubahan itu adalah Jokowi.

"Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons, menurut saya itu anugerah bagi PPP," ujarnya.

Jokowi Dinilai Pahami Sejarah dan Karakter PPP

Irfan melihat Jokowi bukan hanya memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang, tetapi juga mengerti sejarah perjuangan PPP.

Hal ini menjadi nilai tambah yang penting karena PPP memiliki basis ideologis dan konstituen yang khas.

"Sosok seperti beliau sangat capable, punya pengalaman politik yang panjang dan memahami perjalanan PPP," tambah Irfan.

Lebih jauh, ia menilai Jokowi sebagai figur yang dapat mendorong pembaruan dan pembenahan internal partai secara menyeluruh.

Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional dari luar partai juga masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy), menyebut nama-nama seperti Dudung Abdurachman, Saifullah Yusuf, Amran Sulaiman, hingga Agus Suparmanto. Bahkan, Rommy mengaku sempat membujuk Anies Baswedan.

Namun Rommy menegaskan bahwa upaya mengembalikan PPP ke DPR bukanlah pekerjaan mudah.

Dibutuhkan extraordinary leader dengan kekuatan luar biasa, karena belum ada sejarah partai yang gagal masuk DPR mampu bangkit kembali sejak 1998.

"Effort untuk kembali ke Senayan mahaberat. Karenanya, saya berusaha membujuk tokoh-tokoh besar, termasuk Pak Jokowi," ujarnya.

Jika Jokowi menerima tawaran untuk memimpin PPP, hal ini diprediksi akan menjadi game changer bagi masa depan partai.

Popularitas, jaringan politik, dan kredibilitas Jokowi bisa menjadi katalis bagi PPP untuk bangkit dan kembali relevan dalam kancah politik nasional.

Dengan momentum menuju 2029, arah baru kepemimpinan di tubuh PPP menjadi krusial. Transformasi organisasi, penguatan basis, serta rebranding partai diyakini hanya bisa tercapai jika dipimpin oleh tokoh yang kuat secara elektoral dan politik.

Dukungan Mahkamah Partai PPP terhadap kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Umum PPP mencerminkan kesadaran bahwa kebangkitan partai tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja.

Dibutuhkan pemimpin yang memahami medan politik nasional, memiliki visi kuat, dan mampu menarik simpati publik.

Apakah Jokowi akan menjawab tantangan ini? Jawabannya bisa menentukan arah baru dalam sejarah panjang PPP — menuju atau menjauh dari kebangkitan politik di Pemilu 2029. (*)

Baca juga: BREAKING NEWS Pemotor Asal Demak Tewas Kecelakaan di Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang

Baca juga: Di Tangan Piliani Ernawati, Limbah Kertas Koran Jadi Barang Bernilai Ekonomis

Baca juga: Resmi Bercerai dari Arya Saloka, Putri Anne Unggah Instastory: Doain Ya Biar Cepet Bener Lagi