Sinergitas Pemerintah dan Pengadilan Agama, Wujudkan Good Governance di Kabupaten Tegal 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Pengadilan Agama Slawi Kelas IA resmi menandatangani nota kesepakatan dan  perjanjian kerja sama dengan instansi serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Selasa (27/5/2025). 

Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Agama Slawi ini, dihadiri Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Ketua Pengadilan Agama Slawi Yuniati Faizah, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, dan Forkopimda. 

Selain itu, turut hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, dan jajaran kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. 

Pada kesempatan itu, Yuniati Faizah menyampaikan, acara penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama bukan sekedar seremonial belaka.  
Tetapi lebih dari itu, wujud komitmen untuk berkolaborasi dan sinergitas antara Pengadilan Agama dengan Bupati, Instansi Vertikal serta OPD Kabupaten Tegal. 

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat rentan, penyelenggaraan sidang terpadu, peningkatan edukasi hukum dan integrasi layanan administrasi yang lebih baik,” jelas Yuniati Faizah, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Jumat (30/5/2025). 

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, menyambut baik kolaborasi dan sinergitas antara Pengadilan Agama Slawi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal.

“Kami Pemerintah Kabupaten Tegal sepakat kerja sama antar lembaga pemerintah adalah bentuk upaya nyata  semangat kolaboratif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkap Ischak.

Lebih lanjut, Ischak meminta kepada  Kepala OPD, Instansi Vertikal, serta seluruh pihak yang menjadi bagian dari perjanjian kerja sama menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja tahunan, menetapkan indikator keberhasilan dan target waktu pelaksanaan. 

Kemudian melakukan koordinasi lintas sektor secara aktif, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kerja sama secara berkala, dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara cepat dan tepat. 

Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

“Semoga dengan terjalinnya kerja sama ini, bisa menjadi tonggak penting dalam mewujudkan good governance (tata kelola yang baik) di Kabupaten Tegal. Dimana program dan layanan lintas sektor bisa lebih terkoordinasi, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” harap Ischak. (dta)