Diskon Tol Sudah Diberi, Truk Diminta Patuhi Aturan Pembatasan di Jalan Pantura Pekalongan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Anggota DPR RI Rizal Bawazier menegaskan bahwa kebijakan pemberian diskon tarif tol bagi angkutan barang seharusnya dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan pembatasan truk sumbu tiga, khususnya bagi truk-truk over dimension dan over load (ODOL) yang melintas di Jalan Pantura Pekalongan.

Ia meminta, para pelaku transportasi dan sopir truk untuk menghormati regulasi yang berlaku demi menjaga kondisi infrastruktur jalan nasional, khususnya jalur Pantura yang kini semakin rusak.

"Pihak pengusaha tol sudah memberikan diskon, bahkan sopir-sopir juga sudah sepakat soal itu," kata Anggota DPR RI Rizal Bawazier kepada Tribunjateng.com usai melakukan pantauan di wilayah Pantura Pekalongan, Jumat (13/6/2025).

Baca juga: Wali Kota Pekalongan: Digitalisasi SPMB SMP Tahun Ini Jamin Transparansi dan Pemerataan

Ia menyampaikan bahwa pelarangan truk sumbu tiga dan ODOL melintas di jalur Pantura bukan semata-mata untuk membatasi mobilitas, melainkan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan jalan lebih parah.

Rizal juga mengaku prihatin melihat kondisi jalan nasional di wilayah Pekalongan dan Batang yang semakin rusak dan bergelombang.

"Saya melihat langsung saat kunjungan ke lapangan, jalan di Pantura Pekalongan dan Batang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan, masih banyak truk besar yang tetap melintas. Ini membuktikan bahwa sosialisasi dari pihak terkait belum maksimal," tambahnya.

Rizal menilai, perlunya konsolidasi antara pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, pengelola jalan tol, dan instansi terkait dalam menyusun strategi penertiban.

Ia menyebut, selama jalur lingkar atau alternatif belum tersedia, pengawasan terhadap kendaraan besar harus tetap berjalan.

"Ini bukan soal larangan semata, tapi soal implementasi aturan yang adil. Sebelum aturan ini diterapkan, kami sudah bertemu dengan para sopir. Mereka setuju dengan diskon 20 persen karena memang lelah harus menghadapi kemacetan dan kondisi jalan yang buruk, terutama di ruas KH Mas Mansyur yang ada perlintasan kereta api," ujarnya.

Ia juga menanggapi penolakan dari beberapa asosiasi pengusaha truk, seperti Aptrindo, yang menyebut larangan truk menyebabkan kerugian besar.

Menurut Rizal, klaim tersebut terlalu dibesar-besarkan dan perlu dikaji ulang.

"Kami tidak menampik ada dampak ekonomi, tapi tidak sebesar yang dikatakan. Justru bila jalan terus rusak, biaya logistik malah akan lebih tinggi dalam jangka panjang.

Sementara itu, Udin (44), warga Kelurahan Pasirsari, Kota Pekalongan, mengaku prihatin dengan masih banyaknya truk besar yang melintas di jalur utama Pantura.

Menurutnya, kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang membuat pengendara, terutama pengguna sepeda motor, berada dalam bahaya setiap hari.

"Jalan di KH Mas Mansyur itu parah, banyak gelombangnya. Belum lagi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Batang juga sama."

"Motor saya sering oleng, dan kalau ketemu truk bisa sangat berbahaya," ujar Udin.

Ia berharap, kebijakan larangan truk melintas di jalur Pantura benar-benar ditegakkan, bukan sekadar wacana.

Menurutnya, masyarakat sudah cukup lelah menghadapi kondisi jalan yang rusak dan kepadatan lalu lintas yang didominasi truk bermuatan berat.

Semoga aturan larangan truk melintas di Pantura ini bisa benar-benar dipatuhi. Warga sudah capek melihat truk-truk besar lalu lalang di jalan ini. Kebanyakan kecelakaan yang terjadi juga melibatkan truk," tambahnya.

Pantauan Tribunjateng.com, jalur Pantura Pekalongan menjadi salah satu titik rawan kecelakaan dan kerusakan jalan akibat tingginya volume kendaraan berat.

Beberapa ruas jalan, seperti di sekitar perlintasan kereta api KH Mas Mansyur hingga jalur ke arah Batang, mengalami kerusakan cukup parah. 

Bahkan, sore tadi juga masih terlihat banyak truk melintas di wilayah Pantura Pekalongan baik dari arah Semarang ataupun sebaliknya. (Dro)

Baca juga: Wali Kota Pekalongan Aaf: Tanpa Titipan, SPMB SD di Pekalongan Berjalan Tertib dan Objektif