Walhi Jateng: Krisis Ekologi Ancam Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah menilai wilayah Jawa Tengah kini tengah berada dalam situasi krisis ekologi yang serius, yang berpotensi memicu krisis sosial dan peningkatan angka kemiskinan. 

Dalam forum itu, WALHI menyoroti sejumlah isu lingkungan prioritas yang akan menjadi fokus selama empat tahun ke depan. 

Di antaranya soal energi, tambang, pesisir, iklim, dan kebencanaan. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan gerakan rakyat demi perlindungan lingkungan hidup di Jawa Tengah.

"Kami juga ingin mengkampanyekan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah sudah sangat kritis. Tidak layak lagi dimasuki industri atau tambang-tambang baru," kata Direktur WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian dalam diskusi, Kamis (19/6/2025).

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah maraknya eksploitasi kawasan pesisir utara Jawa Tengah oleh industri dan korporasi. 

Menurut WALHI, wilayah-wilayah pesisir seperti Batang hingga Mangkang, Semarang, kini menjadi sasaran empuk karena dianggap ‘lahan kosong’.

"Contohnya KITB Batang, itu muncul tiba-tiba tanpa ada perencanaan matang, langsung masuk jadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanah-tanah milik PTPN dan Perhutani langsung dimanfaatkan tanpa kejelasan tukar gulingnya," ujarnya.

WALHI juga mencurigai adanya potensi skema reklamasi di tanah-tanah pesisir yang telah tenggelam akibat abrasi. 

Mereka mencontohkan wilayah Mangkang dan Tugu di Semarang, di mana perusahaan swasta membeli tanah abrasi dengan harga murah, dan kini diduga akan direklamasi untuk proyek industri dan pusat pemerintahan baru.

Terkait dengan proyek tanggul raksasa atau giant seawall di Pantura, WALHI menyatakan bahwa dampaknya terhadap nelayan dan masyarakat pesisir sangat nyata.

"Rob sudah jadi bencana harian, terutama di Demak. Dampaknya bukan hanya kerusakan rumah, tapi kemiskinan struktural. Masyarakat harus membeli alat-alat baru, merombak rumah, dan hidup dalam ketidakpastian," katanya.

Ia juga mempertanyakan mengapa persoalan rob tidak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, sebagaimana kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

"Selalu alasannya keterbatasan anggaran. Padahal kalau dijadikan bencana nasional, negara pasti bisa mengalokasikan dana yang memadai untuk membantu warga terdampak," katanya. 

Ia menilai pemerintah justru menunjukkan sikap membiarkan, karena tidak ada kejelasan sikap atas status bencana rob itu sendiri. (Rad)

Baca juga: Profil Mayjen TNI Lucky Avianto Pernah Pimpin Misi Perdamaian Lebanon-Israel, Segini Harta LHKPN

Baca juga: BREAKING NEWS : 5 Mahasiswa Semarang Tersangka Kasus May Day Jadi Tahanan Kota, Dipasang Gelang GPS

Baca juga: Ngeri, Ridwan Kamil Akan Gugat Balik Lisa Mariana Rp100 Miliar Atas Kebohongannya