Ketika Mualem Membuka Mata Kita 

Oleh Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

BOLEH saja Iran terus-menerus menggempur dan meluluhlantakkan kesombongan Israel dengan rudal hipersonic yang disambut gempita oleh dunia. Boleh saja Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa juga terus-menerus mewakili sebagian besar publik di negeri  ini untuk mengungkap tanda tanya besar atas legalitas ijazah milik Joko Widodo. 

Namun rasanya tak elok kalau keheranan saya terkait dengan sengketa empat pulau, yang menjadi ‘sengketa’ antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara tak terjawab dengan tuntas. Menurut saya, sengkarut terkait dengan empat pulau—yang konon di dalamnya tersimpan kandungan energi cukup besar—itu tak lepas dari tingkah polah segelintir elite, yang menggunakan aji mumpung untuk mengambil kesempatan merampas kekayaan milik negeri kita yang kaya raya ini. 

Meminjam istilah politikus PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, sengkarut atas keempat pulau tersebut merupakan ulah “korea-korea” di kabinet Prabowo Subianto, yang tengah main mata dengan oknum-oknum perampas kekayaan sumberdaya di dalam perut Bumi Pertiwi. 

Di benak saya, rasanya kasus Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek di Aceh ini harus menjadi alarm terakhir bagi Prabowo untuk mengambil langkah tegas atas perbuatan berulang “korea-korea rakus” di kabinetnya. Sebab, rasanya, pelaku perampasan empat pulau di Aceh ini merupakan circle yang sama dengan mereka yang merusak Rajaampat plus pencipta pagar laut di Banten. Boleh jadi ini juga masih di seputaran mereka yang merampas tanah warga di Rempang, Banten. 

Kenapa saya harus mengatakan bahwa perampasan empat pulau milik Aceh ini harus menjadi alarm terakhir? Jawabannya jelas, respons Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meskipun dengan cara sangat sopan nan elegan, diakui atau tidak langsung menusuk pada jantung dan sendi-sendi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Semua tahu latar belakang Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, tersebut merupakan mantan panglima tertinggi militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kemudian, atas nama nama kemanusiaan dan masa depan rakyat Aceh, pria kelahiran 3 April 1964 itu memilih jalur damai dan setia kepada NKRI seusai perjanjian Helsinki, pada 15 Agustus 2005. 

Meski disampaikan dengan cara yang sangat-sangat santun dan elegan, Mualem memberi sinyal kuat bahwa akuisisi terhadap empat pulau milik Aceh untuk digeser ke Sumatera Utara ini akan membuka luka lama rakyat Aceh.  Mualem bukan mengancam, namun dengan gayanya yang matang sebagai petinggi militer, Mualem hanya mengingatkan bahwa luka lama bisa kembali terbuka hanya gara-gara martabat Aceh diganggu. 

Sikap Mualem dan Aceh yang cukup elegan inilah yang seharusnya menampar Prabowo sebagai nakhoda negeri ini. Kerakusan orang-orang yang ada di kabinetnya yang memilih bersekutu dengan oligarki jahat di luar system, jika dibiarkan akan merongrong republik ini. 

Beruntung, keserakahan badut-badut di kabinet yang sebenarnya miskin kapasitas apalagi integritas ini harus berhadapan dengan Aceh sehingga kita dapat dengan mudah memaknai akibat dari tingkah polah mereka dengan gamblang. Sebab, sesungguhnya, kerakusan badut-badut yang diberi kekuasaan ini sudah membuat publik di negeri ini merasa putus asa dengan masa  depan bangsa ini. 

Eksploitasi nikel di Rajaampat, pagar laut di Banten dan tentu emas di Freeport merupakan bentuk nyata dari maling-maling yang dilegalkan oleh kekuasaan. Saya juga melihat sendiri bagaimana Bangka Belitung yang kaya akan timah, kini luluh lantak dan bopeng-bopeng, sementara warganya tetap saja miskin. 

Publik benar-benar sudah putus asa dengan tingkah polah mereka yang serakah merampas kekayaan pertiwi. Aceh merupakan entitas yang menjadi mudah untuk mengeja dan memaknai ini karena publik di republik ini sebenarnya memiliki sikap yang sama terkait perampasan sumber daya alam yang terjadi selama ini. 

Prabowo yang digadang-gadang bersikap tegas lantaran memiliki latar belakang militer harus mengambil langkah tegas dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap negeri ini. Terbitnya SK Mendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 yang harus dimaknai sebagai sikap sembrono yang didasarkan atas keserakahan dan kerakusan yang bisa mengancam keutuhan NKRI. 

Jika Prabowo memang masih sama dengan apa yang dikatakan Gusdur, yaitu orang yang paling tulus dan ikhlas untuk negeri ini, maka dia harus segera memecat badut-badut rakus di kabinetnya. Prabowo lebih butuh dukungan dan kepercayaan publik, dibanding badut-badut lapar yang justru merusak semuanya. (*)