Angka Kematian Bayi Capai 200 Kasus per Tahun di Banyumas

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Angka kematian bayi di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian serius.

Setiap tahunnya, tercatat antara 150 hingga 200 bayi meninggal dunia, terutama pada masa perinatal atau tujuh hari pertama setelah kelahiran.

Kondisi ini menjadi alarm bahaya bagi sistem kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, Henny Soetikno, mengungkapkan kasus kematian bayi tak berdiri sendiri.

Masih ada tantangan lain seperti angka kelahiran tinggi, kasus stunting, dan kematian ibu yang saling berkaitan.

"Angka kematian ibu melahirkan umumnya disebabkan hipertensi dalam kehamilan, kanker, dan penyakit jantung," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (27/6/2025).

Menurut Henny, pengendalian penduduk di Banyumas tidak hanya fokus pada jumlah kelahiran, tetapi juga kualitas hidup masyarakat.

Saat ini, Total Fertility Rate (TFR) Banyumas berada di angka 2,3, artinya satu keluarga rata-rata memiliki tiga anak.

Padahal, target nasional maupun daerah adalah TFR 2,1, atau dua anak cukup.

"Kalau tidak dikendalikan, akan terjadi persaingan sumber daya seperti sandang, pangan, lapangan kerja, bahkan bisa menimbulkan kekerasan.

Maka penting menekan angka kelahiran, tapi juga memastikan anak-anak yang lahir tidak stunting, sehat, dan berasal dari keluarga yang siap," terangnya.

Salah satu tantangan besar saat ini adalah masih rendahnya partisipasi pasangan usia subur dalam program Keluarga Berencana (KB).

Banyak pasangan sudah menikah dan punya dua anak, namun enggan menggunakan alat kontrasepsi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan dan IUD.

"Sering terjadi kehamilan lagi di usia 35 tahun ke atas.

Risiko kehamilan di usia tersebut sangat tinggi, mulai dari hipertensi, bayi lahir kecil, hingga potensi stunting," tambahnya.

Masalah stunting juga menjadi sorotan.

Berdasarkan data DPPKBP3A, terdapat sekitar 14.000 anak di Banyumas mengalami kondisi gagal tumbuh atau stunting.

Wilayah dengan kasus terbanyak adalah Kecamatan Cilongok, disusul Purwokerto Barat dan Purwokerto Selatan.

Stunting tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga minimnya edukasi dan kesadaran tentang pola asuh, gizi, dan kesiapan menjadi orang tua.

"Kami temukan banyak pasangan menikah muda, sekitar 10–20 persen dari total pasangan usia subur.

Mereka secara fisik belum siap.

Hal ini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, salah satunya preeklamsia," papar Henny.

Dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan ibu, Pemkab Banyumas terus menggencarkan program "Satu Desa Satu Bidan".

Para bidan didorong menjadi garda terdepan pendampingan ibu hamil dan proses persalinan.

"Kalau masih ada mbah dukun bayi, kami tidak langsung menyingkirkan, tapi minta mereka mendampingi bidan.

Karena mereka tidak punya dasar medis," jelasnya.

DPPKBP3A juga aktif memberikan edukasi kepada remaja dan calon pengantin, agar lebih siap secara mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah.

Hal ini dinilai penting membentuk keluarga berkualitas dan mencegah pernikahan karena keterpaksaan.

"Kalau remaja sudah paham sejak dini, mereka tidak akan menikah karena tekanan sosial atau ekonomi.

Mereka bisa punya perencanaan hidup, dan tahu tanggung jawab sebagai orang tua," tegas Henny.

Dengan segala tantangan tersebut, Pemkab Banyumas terus berupaya mengintegrasikan pengendalian penduduk dengan program kesehatan dan pemberdayaan keluarga.

Diharapkan, langkah-langkah ini dapat menurunkan angka kematian bayi dan menciptakan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.(jti)