Upaya Banyumas Menjadi Kabupaten Layak Anak: Peneliti UIN Saizu Usulkan Berbagai Rekomendasi

TRIBUNJATENG.COM - Kekerasan di sekolah, termasuk perundungan, menimbulkan ancaman serius terhadap perkembangan psikologis anak-anak.

Selain itu, diskriminasi terhadap anak-anak, terutama mereka yang berasal dari kelompok minoritas yang rentan, hingga kini masih marak terjadi. 

Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Dr Hariyanto dkk dalam penelitiannya menyebutkan, diskriminasi ini dapat terwujud dalam berbagai cara.

Termasuk perlakuan yang tidak setara di sekolah, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan pengucilan sosial. "Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memerangi kekerasan ini melalui kebijakan perlindungan," sebutnya.

Disebutkan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam melindungi hak-hak anak. Desentralisasi pendidikan mencerminkan era otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlindungan hak anak melalui kebijakan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kebijakan yang komprehensif, seperti yang ditetapkan di Banyumas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini harus didukung oleh komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya.

Penting adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk secara efektif melindungi hak anak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan kebebasan dari diskriminasi.

"Perda ini adalah langkah maju dalam membangun kerangka hukum yang kuat secara signifikan melindungi anak dari diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan pendidikan, tetapi implementasinya belum maksimal," jelas Dr Hariyanto. 

Berbagai kendala, termasuk koordinasi antarlembaga dan infrastruktur yang tidak memadai, keterbatasan dana, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak.

Berdasarkan pada penelitian yang diterbitkan di Lex Scientia Law Review Vol. 8(2) 2024, judul: Decentralization and the Fulfilments of Children's Rights: Challenges and Opportunities for Local Government in Indonesia, pihaknya menyarankan beberapa usulan.

Usulan itu antara lain, peningkatan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merekomendasikan pembentukan forum kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, sekolah, organisasi masyarakat.

Selain itu penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dan tindakan kebijakan. Lebih lanjut, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang melindungi anak.

Pada akhirnya, sangat penting untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada untuk memastikan perlindungan hak-hak anak di bawah umur dan memberikan jaminan dan kepastian hukum. 

Dengan upaya lebih serius, Banyumas bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam melindungi generasi muda bangsa. 

UIN Saizu Maju, UIN Saizu Unggul!!!

#uinsaizu #uinsaizumaju #uinsaizunggul