Berita Jateng
Konsep Hybrid Sea Wall Yang Ditawarkan Undip Atasi Rob di Demak, Kombinasi Rekayasa dan Ekologi
Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo menegaskan inovasi Hybrid Sea Wall di pesisir Demak merupakan bukti komitmen Undip dalam menghadirkan riset.
Penulis: Franciskus Ariel Setiaputra | Editor: raka f pujangga
Inisiatif ini mencerminkan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi di masa depan.
Melalui inovasi Hybrid Sea Wall yang dikembangkan dengan pendekatan ekologis dan rekayasa cerdas, Universitas Diponegoro menunjukkan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam riset, tetapi juga hadir sebagai solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
Kolaborasi Undip bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi bukti bahwa kerja berbasis ilmu pengetahuan mampu memberikan dampak strategis dalam tata kelola pesisir yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan terpisah, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Setiawan Wiyoko menyampaikan ada beberapa aspek yang wajib diperhatikan jika megaproyek ini jadi terlaksana.
Baca juga: Peringatan Dini BMKG: Banjir Rob di Pesisir Utara Jateng Masih Berlangsung Sepanjang Juli 2025
"Kalau dari sisi hukum tentu terkait dengan kebijakan tata ruang. Apakah Giant Sea Wall sudah ada di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) baik jangka panjang atau menengah sehingga pembangunan itu bukan melulu untuk antisipasi banjir saja, melainkan juga melihat pada sisi dampaknya, seperti relokasi lahan bagi masyarakat terdampak harus mendapatkan ganti untung sesuai UU No. 2/2012 terkait Pengadaan Tanah: kewajiban kompensasi lahan, tempat tinggal, dan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir," kata dia.
"Kedua, Kajian AMDAL sesuai dengan UU PPLH No. 32/2009 dan UU No. 26/2007 Tata Ruang wajib menjadi pijakan: keharusan AMDAL, KLHS, dan kesesuaian RTRW," terang dia.
Setiawan menilai, pada prinsipnya Giant Sea Wall suatu keharusan kebutuhan, baik untuk penanggulangan banjir maupun untuk wisata. (*)
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Usulkan Aplikasi Pelayanan Publik Diintegrasikan Secara Nasional |
![]() |
---|
Profil Rohmat Marzuki, Anggota DPRD Jawa Tengah Yang Dilantik Jadi Wakil Menteri Kehutanan |
![]() |
---|
Polda Jateng Pastikan Pelayanan SKCK Optimal di Tengah Lonjakan Pemohon |
![]() |
---|
Gubernur Ahmad Luthfi Jamin Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jateng Tidak Naik |
![]() |
---|
Mudahkan Layanan Masyarakat, Ahmad Luthfi Luncurkan Modernisasi Pembayaran Bus Trans Jateng |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.